IKLAN

Wawali Tegaskan, Bitung Tetap Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2015


Pemkot Bitung saat menghadiri pertemuan dengan Mendagri RI, Jumat (29/5)

Pemkot Bitung saat menghadiri pertemuan dengan Mendagri RI, Jumat (29/5)

BITUNG-Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban, SE, M.Si bersama Sekretaris Daerah Kota Bitung Drs. Edison Humiang, M.Si, Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fabian Kaloh, SIP, M.Si dan Kaban Kesbang Kota Bitung J. D. Warouw, Jumat (29/5), menghadiri Pengarahan Umum Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumulo yang diikuti oleh Bupati/Walikota, Sekretaris Kabupaten/Kota dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten se-Sulut, bertempat di Gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado.

 

Dalam pertemuan tersebut, Lomban menyampaikan laporan bahwa Pemerintah Kota Bitung Siap melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung pada tanggal 9 Desember 2015. Hal ini ditegaskannya untuk menepis adanya berita bahwa Kota Bitung tidak siap melaksanakan Pilkada tahun 2015, karena terbentur dengan dana pilkada.

 

“Bitung siap untuk menggelar Pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pusat yaitu pada tanggal 9 Desember 2015, berita yang berkembang bahwa Pilkada Bitung tidak bisa dilaksanakan tahun ini karena persoalan dana, itu tidak benar,” tegas Lomban.

 

Lomban juga meminta pertimbangan Mendagri, untuk penerimaan siswa IPDN, perwakilan daerah agar dibuka kembali.  “Dengan adanya perwakilan daerahni, nantinya setelah selesai melaksanakan pendidikan, siswa IPDN tersebut bisa mengabdi dan membangun daerahnya sendiri,” ungkapnya.

 

Seementara itu Mendagri didampingi Gubernur Sulut S. H. Sarundajang dan Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, menyampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan diberbagai sektor pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, membangun konekvitas sinergitas antar provinsi, antar kabupaten/kota dan peran DPRD sebagai pengawas pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik, efesien dan efektif serta mendukung dan mensukseskan pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 di Sulawesi Utara. (jones)