IKLAN

Warga Bitung Diminta Optimalkan Pengaduan Masyarakat


Erwin Kontu, SH

Erwin Kontu, SH

BITUNG-Kompleksnya permasalahan di masyarakat seperti pengurusan KTP, Pendataan warga miskin, pembayaran pajak, Kamtibmas dan berbagai persoalan lainnya, perlu mendapat jawaban dalam bentuk informasi jelas serta solusi yang tepat dari Pemerintah sebagai pelayan publik.

 

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam era desentralisasi saat ini, pemerintahan Kelurahan/Desa sebagai salah satu lembaga publik juga mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

 

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di kota Bitung, maka Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bitung melalui Sub Bagian Data, Informasi dan pengaduan masyarakat melaksanakan sosialisasi dalam rangka mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat, yang dilaksanakan di kelurahan Kakenturan I dan Kakenturan II Kecamatan Maesa, bertempat di Aula Kelurahan Kakenturan I, beberapa hari lalu” ungkap Kepala Bagian Humas Pemkot Bitung, Erwin Kontu, SH, Rabu (13/5).

 

Dalam sosialisasi tersebut, Kontu menjelaskan bahwa yang harus dipersiapkan dan dilakukan pemerintah meliputi menyusun dan menetapkan standard pelayanan, mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang berkompeten serta menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

 

Disampaikan pula Dalam upaya menjawab tuntutan seluruh masyarakat, diminta tiap-tiap SKPD untuk mengoptimalkan Kotak Aduan guna peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam upaya menanggapi berbagai masalah yang diadukan masyarakat, sebab Program ini juga akan menjadi penilaian pemerintah pusat dalam rangka mengantisipasi berbagai program pemerintah.

 

“Apabila dijumpai berbagai penyalahgunaan wewenang dilingkup kemasyarakatan yang kurang memuaskan seperti praktek KKN atau adanya pelanggaran disiplin pegawai dan sebagainya, maka masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan aduan lewat Kota saran atau kotak Pengaduan yang tersedia di kantor-kantor pemerintah Kota Bitung atau dapat langsung ke sekertariat pengaduan Bagian Humas Setda Kota Bitung. Masyrakat yang mengadu harus melampirkan identitas diri,” jelas Kontu. (jones)