IKLAN

Wabup Bolmong Hadiri Temu Koordinasi TPPO


 

Yanny Ronny Tuuk, Wabil Bupati Bolmong. (foto dok)

Yanny Ronny Tuuk, Wabil Bupati Bolmong. (foto dok)

BOLMONG – Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk STh MM menghadiri acara temu koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan jajaran Pemprov Sulut, di ruang rapat C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/8).

Temu koordinasi tersebut terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof DR Yohana Susana Yambise, Wagub Sulut DR Djouhari Kansil MPd. Forkompinda Sulut, kepala SKPD terkait dari propinsi dan kabupaten/kota, LSM, serta organisasi wanita.

Wagub dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran menteri. Menurut wagub dalam laporannya bahwa Index Pemberdayaan Gender (IPG) Sulut 65 persen/peringkat ke enam nasional. Secara internal telah dibuatkan program standart pelayanan minimal bagi KDRT dan TPPO bekerja sama dengan instansi lain serta LSM/organisasi perempuan.

Lebih jauh, secara bergurau wagub menyatakan “Kami di Sulut Tidak Memperdagangkan Orang, Tapi Diperdagangkan oleh Oknum yang Tidak Bertanggungjawab,” ujarnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dalam sambutannya mengatakan tupoksi kementeriannya adalah advokasi serta sosialisasi berkelanjutan demi mengangkat derajat, serta mewujudkan perempuan Indonesia dalam berbagai lini pembangunan .

“Kesetaraan gender merupakan program pemerintah secara nasional, sudah saatnya perempuan diperhatikan bukan hanya sebagai orang kedua, begitu pula dengan anak-anak Indonesia juga harus diperhatikan,” tegas menteri asal Papua ini.

Lebih jauh menteri mengatakan, jangan sampai ada stigma atau cap negatif terhadap perempuan Sulut, sudah saatnya nasib mereka diangkat dan diberdayakan, jangan sampai mereka keluar daerah dan diperdagangkan.

Demikian pula halnya dengan pola tumbuh kembang anak. Tak boleh lagi ada kekerasan terhadap anak, karena mereka adalah generasi masa depan bangsa.

Sementara itu menurut Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, harus ada perubahan mindset terhadap budaya patriaki dimana laki-laki lebih tinggi kedudukannya. Suatu daerah dianggap maju jika peran perempuan telah sejajar dengan kaum laki laki.

Pemerintah daerah akan terus memantau pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bolmong, melalui instansi teknis terkait dan kerjasama dengan institusi Polri serta organisasi pemerhati wanita dan anak. (yoan)