IKLAN

PAYUNG HUKUM PERGESERAN ANGGARAN JELAS DAN TIDAK MASALAH

Van Bone: Kalau Dibutuhkan Pemkot untuk Pembahasan Kami Siap


PAYUNG HUKUM PERGESERAN ANGGARAN JELAS DAN TIDAK MASALAH

Konsultasi yang dilakukan pihak Eksekutif, DPRD, KPU, Bawaslu di Kemendagri. (foto:ist)

Konsultasi yang dilakukan pihak Eksekutif, DPRD, KPU, Bawaslu di Kemendagri. (foto:ist)

JAKARTA – Ketua DPRD Kota Manado, Nortje Van Bone, menegaskan pihaknya akan mengawasi proses pergeseran anggaran yang akan dilakukan pihak eksekutif untuk membiayai pelaksanaan Pilkada 17 Februari 2016.

“Payung hukumnya jelas sudah disampaikan oleh Direktur Keuangan Kemendagri dan itu tidak masalah, dan mereka siap memback up pelaksanaan Pilkada 17 Februari,” kata Van Bone di Kompleks Kantor Kemendagri, usai melakukan konsultasi bersama Eksekutif, KPU Manado, Bawaslu Sulut, Rabu (03/02).

Menurut Van Bone, dirinya bersama beberapa legislator yang ikut hadir sudah mendengar langsung payung hukum untuk bisa melakukan pergeseran anggaran berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 Pasal 28 ayat 4.

“Kami tetap mengawal termasuk mempercepat anggaran Rp2,3 miliar yang ada, supaya berlanjut dengan pergeseran. Kami akan fokus, berkoordinasi dengan Pemkot. Kalau dibutuhkan dari Pemkot untuk pembahasan kami siap,” terang Van Bone.

Van Bone mengakui bahwa banyak masyarakat sudah resah dengan penentuan pelaksanaan Pilkada. “17 Februari tetap dilaksanakan dan sukses. Tidak ada perubahan lagi, tinggal teknis administrasi antara Pemkot dengan KPU,” tuturnya.

Terkait dengan Rp2,3 miliar yang dibutuhkan KPU, tinggal dibicarakan bersama Kaban Keuangan Pemkot, dan kami akan awasi agar bisa diselesaikan secepatnya. (redaksi)

 

Manado Fiesta 2017