IKLAN

Upzz..!!! Anggota Deprov Sulut Ini Mengaku Korban Pungli Dispenda Boltim


Rita Manoppo Lamusu

Rita Manoppo Lamusu

MANADO–Kinerja Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemkab Boltim dipertanyakan warga. Pasalnya, diduga sering melakukan pungutan liar (Pungli), khususnya pajak kendaraan bermotor.

Dugaan pungli yang dilakukan Dispenda Boltim ini dialami langsung anggota Deprov Sulut Rita Manoppo Lamusu.
Kepada wartawan, Lamusu menceritakan dugaan pungli dialami beberapa pekan yang lalu saat melakukan pembayaran pajak mobil. Karena masih berada di Kota Kotamobagu, ia memerintahkan keponakannya yang bersatus PNS untuk melakukan pembayaran pajak mobilnya.

Namun pada waktu itu, keponakannya belum bisa melakukan pembayaran. Karena pembayarannya pajak melambung tinggi,  yang awalnya hanya  Rp1,209.000 menjadi Rp2.900.000.

“Waktu itu saya sempat bercerita langsung dengan pegawai Dipenda lewat telpon dan menanyakan kenapa pajaknya begitu banyak. Dari pegawai Dipenda itu  menjelaskan, itu  terjadi karena keterlambatan pembayaran jadi dikenai denda dan pembayaran STNK. Saya pun menerima penjelasan tersebut dan langsung mengirim uang sebesar Rp2,9 juta,” papar Lamusu.

Bukti tulisan tangan di pajak STNK

Bukti tulisan tangan di pajak STNK

Ketika STNK ia terima betapa terkejutnya melihat ternyata pembayaran pajaknya berbeda dengan yang tertulis di faktur STNK. “Di faktur STNK hanya Rp1.193.000, dan biaya denda Rp142.000. Namun jumlahnya dirubah dengan tulisan tangan. Bayangkan saya saja sebagai anggota dewan diperlakukan seperti ini bagaimana dengan rakyat biasa.

Dia mensinyalir, nilai kebocoran dari jumlah kendaraan bermotor di Boltim itu bisa mencapai Rp1 miliar dalam setahun. “Dipenda Boltim bekerja harus pakai hati. Karena apa yang dialami sekarang ada pelanggaran dan berimplikasi hukum.’’ Pungkas Lamusu. (mom)