IKLAN

Astaga,,,7,5 Miliar Ganti Rugi Lahan Mopuya Belum Dibayar Pemprov


MANADO-DPRD Bolmong, Rabu (11/5) mendatangi Komisi Satu DPRD Sulut membidangi Hukum dan Pemerintahan.

Maksud kedatangan anggota DPRD Bolmong Esra Panese, Ahadin Mamonto, Sunyoto Paputungan serta Kadisnaker Pemkab Bolmong, B D Panambunan, Kepala Biro Hukum Herdimen adalah menyampaikan aspirasi soal ganti rugi lahan eks transmigrasi di Mopuya.

Netty A Pantow saat menerima aspirasi dari DPRD Bolmong dan Dinas Transmigrasi serta Biro Hukum Pemkab Bolmong, Rabu (11/5)

Netty A Pantow saat menerima aspirasi dari DPRD Bolmong dan Dinas Transmigrasi serta Biro Hukum Pemkab Bolmong, Rabu (11/5)

Yaitu di kelurahan Bilalang dan Kelurahan Popundayan sebesar Rp 7,5 miliar yang telah memiliki kekuatan tetap dari Mahkamah Agung sejak tahun 2013.

Namun sampai sekarang ganti rugi lahan tersebut belum diterima oleh masyarakat.  Anggota DPRD Bolmong Esra Panese  mengakui jika sudah beberapa kali anggota DPRD Bolmong menyurati bahkan bertatap muka dengan gubernur tetapi belum ada kelanjutan sudah hampir 4 tahun terakhir ini.

DPRD Bolmong Foto bersama anggota Komisi Satu, Netty A Pantow

DPRD Bolmong Foto bersama anggota Komisi Satu, Netty A Pantow

” Masyarakat sudah sangat mendesak agar segera dilakukan pembayaran, karena sudah keputusan tetap serta pusat sudah menyetujui adanya pembayaran ganti rugi lahan. Tapi yang menjadi kendalanya sekarang belum ada sikap dari Provinsi. Jika ini dibiarkan maka akan terjadi pertumpahan darah di dua kelurahan tersebut,” ungkap Panese.

Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi Bolmong, B D Tambunan didampingi Biro Hukum, Herdimen menjelaskan luas lahan milik masyarakat  yang harus diganti rugi adalah Kelurahan Bilalang sebesar 150 hektar dan Kelurahan Popundajang sebesar 300 hektar dengan besar anggaran Rp 7,5 miliar.

” Kami sudah beberapa kali menyurati Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulut, bahkan bertemu langsung dengan Kadisnya, tetapi sampai sekarang belum ada respon positif,” aku Panambunan.

Netty Agnes Pantow yang menerima langsung anggota DPRD Bolmong bersama Kadia Transmigrasi serta Biro Hukum, menyatakan aspirasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti.

” Aspirasi ini akan disampaikan ke pimpinan komisi. Kami berharap surat ke gubernur maupun ke Dinas Transmigrasi Sulut dibawa ke DPRD Sulut. Hal ini memudahkan DPRD Sulut melakukan pemanggilan terhadap instansi terkait untuk dipanggil hearing. Mudah-mudahan   masalah ini dapat diselesaikan,” pungkas NAP di ruang kerjanya. (mom)

 

Manado Fiesta 2017