IKLAN

Tolak Pulau Bangka Jadi Kawasan Pertambangan, Puluhan Warga Mengadu ke Deprov


MANADO-Tolak pulau Bangka dijadikan kawasan pertambangan, puluhan warga menyampaikan aspirasi ke DPRD Sulut, Kamis (9/6).

Puluhan warga yang berasal dari pulau Bangka ini diterima langsung oleh Sekertaris Komisi II, Rocky Wowor

Masyarakat pulau Bangka saat menyampaikan aspirasi di DPRD Sulut

Masyarakat pulau Bangka saat menyampaikan aspirasi di DPRD Sulut

Masyarakat Pulau Bangka menyampaikan aspirasi sehubungan dengan kegiatan pertambangan dari Perusahaan PT. Migro Metal Perdana (PT.MMP).

Wowor langsung menanggapinya dan mengundang para pendemo untuk hadir dalam ruang pertemuan rapat dikantor DPRD Provinsi.

Dalam kapasitas sebagai anggota Pansus Zonasi, Wowor membeberkan beberapa hal keprihatinnya terhadap persoalan di Pulau Bangka.

“Saya sebagai anggota Pansus Zonasi sudah menyoal soal  adanya pelabuhan di salah satu desa yang berhadapan dengan lautan lepas yang dicurigai sebagai aktifitas dari suatu perusahaan,” tegas Wowor.

Ikut juga hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Pansus Zonasi Edwin Lontoh, Sekertaris Pansus, Eddyson Masengi, Ketua Fraksi Gerindra, Juddie Moniaga.

Pada intinya masyarakat menuntut Gubernur Sulut untuk segera mencabut SK IUP sesuai dengan amanat UU No. 1/2014 dan sesuai putusan Mahkamah Agung.

PT.MMP harus hormati proses hukum Negara ini dan segera berhenti/keluar dari pulau Bangka. “Pansus DPRD Provinsi Sulut yang membahas ranperda Zonasi harus mengakomodir pulau Bangka  menjadi  kawasan perikanan dan pariwisata,” ungkap para pendemo.

Mendengar aspirasi dari masyarakat, Ketua Pansus Edwin Lontoh menyatakan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan di tampung.

” Kemungkinan dalam pembahasan nanti, Pansus akan mengundang perwakilan dari warga,” tukas Lontoh. Sambil mempertegas, bahwa pembahasan  ranperda Zonasi lebih fokus pada daerah pesisir. (mom)