IKLAN

Tim Pokja dan Biro Hukum Tak Solid, Pansus Tolak Bahas Ranperda Zonasi


MANADO-Pengajuan Ranperda Zonasi ke DPRD Sulut oleh pihak eksekutif, terancam bakal batal dibahas.

Hal ini disebabkan karena antara Kelompok Kerja ( Pokja) bersama dengan Biro Hukum terkesan tidak solid dan tak siap.

TEGANG: Suasana rapat Ranperda Zonasi antara Pansus DPRD, Biro Hukum dan tim Pokja

TEGANG: Suasana rapat Ranperda Zonasi antara Pansus DPRD, Biro Hukum dan tim Pokja

Hal ini terungkap ketika hearing lanjutan antara Pansus DPRD Sulut, Biro Hukum dan Pokja, terpaksa tidak bisa dilanjutkan atau diskors oleh Ketua Pansus, Edwin Lontoh.

Salah satu penyebabnya adalah meskipun tim Pokja dan Biro Hukum Pemprov Sulut sudah mengakui telah melaksanakan singkronisasi dan harmonisasi sebelum hearing ini dilanjutkan sesuai dengan Permendagri No 80 tahun 2015.

Namun sangat  memiriskan ketika diundang hearing, Rabu (20/4) antara Pansus dan Biro Hukum nampak tidak singkron karena saling berpegang pada pendapat masing-masing.

Selain itu hasil singkronisasi dan harmonisasi tidak diserahkan ke Pansus saat hearing. Ditambah lagi sesuai Permen No 80 tahun 2015, harus ada tim perancang dari kementerian ini juga belum ada.

“Kami mendesak kepada pimpinan Pansus untuk menskors pembahasan. Karena terkesan pihak eksekutif belum siap membahas Ranperda Zonasi. Seharusnya semua persyaratan sudah dilengkapi baru diserahkan ke Pansus. Dan Pansus siap membahas.

“Ingat jangan sampai kasus yang terjadi di Jakarta terjadi di Sulut,” kata Felly Runtuwene dan Cindy Wurangian sebagai anggota Pansus zonasi.

Hal yang sama juga diungkapkan Cindy Wurangian,  bukan hanya hasil singkronisasi dan harmonisasi dari Pokja dan Biro Hukum yang belum dipegang Pansus, SK Gubernur dari tim Pokja juga tidak ada.

” Seharusnya SK nya juga kami sudah pegang, Karena sesuai aturan Kepala Biro Hukum itu harus sebagai koordiator. Namun yang terjadi Kepala Biro Hukum hanya sebagai anggota saja,” tegas Wurangian.

Eddison Masengi sebagai Sekertaris Pansus Zonasi, ikut membenarkan jika Pokja dan Biro Hukum belum siap membahas Ranperda Zonasi.

” Ingat Ranperda Zonasi saat ini menjadi primadona. Jadi Pansus tidak main-main dalam melakukan pembahasan,” aku Masengi.

Karena terkesan belum siapnya pihak Pokja dan Biro Hukum, pembahasan Ranperda Zonasi akhirnya diskors nanti dilanjutkan jumat (22/4). (mom)