IKLAN

Tiga Desa di KK tak Dapat Alokasi Dana Desa


MANADO– Komisi Satu DPRD Sulut membidangi Hukum, Pemerintahan dan HAM Selasa (15/3) melakukan kunjungan kerja  ke Pemkot Kota Kotamobagu.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ferdinand Mewengkang serta anggota Jeane Mumek, Netty A Pantow, Jems Tuuk, Raski Mokodompit dan Ardiansa Imban ini diterima langsung oleh Sekot Thalis Galang di Rudis Wali Kota Tatong Bara.

Komisi Satu foto bersama Sekot Tahlis Galang dan pejabat Pemkot KK

Komisi Satu foto bersama Sekot Tahlis Galang dan pejabat Pemkot KK

Dalam pertemuan tersebut banyak sekali aspirasi yang diterima oleh Komisi Satu untuk dapat diperjuangkan di gedung Cengkih Sario Manado.

Ferdinand Mewengkang usai pertemuan menyatakan, Komisi Satu akan menindaklanjuti aspirasi dari Pemkot Kota Kotamobagu.
Seperti soal Alokasi Dana Desa ( ADD). Dari 15 desa yang ada di KK masih ada tiga desa yang belum mendapatkan ADD karena imbas dari  hasil pemekaran.

” Nah, Pemkot KK berharap lewat Komisi Satu dapat memperjuangkannya di Kemendagri,” ungkap Mewengkang.

Lanjut Mewengkang, dalam pertemuan tersebut Pemkot KK juga menitipkan agar dapat disampaikan ke Dinas PU Sulut soal infrastruktur jalan agar dapat dipercepat.

” Mereka juga menyampaikan jika di Pemkot KK sudah akan ada Komisi Informasi Publik ( KIP). Untuk itulah mereka mengharapkan ada keterwakilan anggota Komisioner KIP dari Bolmong Raya,” tukas Mewengkang.

Hal lain juga yang terangkat dalam pertemuan tersebut diakui Mewengkang adalah pembentukan Provinsi Bolmong Raya ( PBR). ” Pembentukan Provinsi Bolmong Raya ikut juga diperbincangkan. Sedangkan mengenai kondisi keamanan di KK tetap kondusif,” tutup kader Partai Gerindra dari dapil Manado. (mom)

 

Manado Fiesta 2017