IKLAN

Terdakwa Korupsi Youth Center Divonis 1 Tahun Penjara


MANADO -Terdakwa kasus korupsi Youth Center Manado Gebby Soputan, Maurits Wongkar, Sandra Hoke, Deitje Mahdalena Pangalila dan Donald C Pakasi di vonis satu tahun penjara, dipimpin Majelis Hakim Darius Naftali, Wennynanda, dan Arkanu, Kamis (03/12).

Terdakwa Youth Center Gebby Cs saat mendengar putusan hakim di PN Manado, Kamis (3/12) (foto:Eka/ML)

Terdakwa Youth Center Gebby Cs saat mendengar putusan hakim di PN Manado, Kamis (3/12) (foto:Eka/ML)

Diketahui, terdakwa Gebby dalam sidang tersebut para Majelis Hakim berbeda pendapat saat memberikan putusan.

Hakim ketua Darius Naftali memutuskan bebas terhadap Gebby, namun dua Hakim anggota putuskan satu tahun penjara. Para terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp50 juta.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Kanahau telah menuntut satu tahun enam bulan penjara kepada para terdakwa dan denda Rp100 juta, dengan subsidair enam bulan.

Kasus ini berawal saat Gebby, kala itu sebagai Asisten Teknis Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Gelanggang Pemuda Kota Manado.

keempat terdakwa, telah diituding menyetujui pembayaran item pekerjaan tiang pancang single pile (harga satuan baru) Rp 900.329.998,32 (sesuai BA Psaan Pekerjaan sebesar Rp 900.330.000, -).

Padahal berdasarkan harga satuan kontrak awal, pekerjaan tiang pondasi yakni Rp 830.000, per m’ sehingga pekerjaan pondasi yang seharusnya dibayarkan ke PT Radema Sembada Laksa adalah 582 m’ x Rp 830.000 (harga satuan kontrak awal) Rp 483.060.000.

Tak hanya itu, JPU juga menuding terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak dan tidak melakukan uji laboratorium terhadap pekerjaan.

Ternyata langsung membenarkan pekerjaan yang dilakukan Djufri Umar selaku kontraktor Pelaksana Kegiatan, dengan membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan 35,25%.

Hal tersebut terus menerus dilakukan, mulai 4 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan sudah mencapai 75,15 persen.

21 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan sudah mencapai 90,05%), 26 Desember seolah-olah pekerjaan sudah sampai 98,7 persen, hingga 12 Februari 2013 menyatakan bahwa perkerjaan 100 persen.

Putusan mengacu pasal 3 pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ekaputra)