IKLAN

Tercium, Oknum Pejabat Sulut Tak Suka GSVL-MOR Pimpin Manado, Dalangi Laporan LSM di PTUN


Syarief Darea (Kemeja Putih Kedua Kanan) saat menyerahkan bukti-bukti atas gugatan SK Mendagri terhadap pengangkatan GSVL-MOR sebagai Wali Kota dan Wawali Manado ke Majelis Hakim PTUN disaksikan tergugat 1 (Mendagri), Tergugat II (Gubernur), tergugat III (KPU Manado) dan kuasa hukum GSVL-MOR, Percy Lontoh, SH sebagai Pihak Intervensi dalam sidang belum lama ini. (antoreppy/mdoline)

Syarief Darea (Kemeja Putih Kedua Kanan) saat menyerahkan bukti-bukti atas gugatan SK Mendagri terhadap pengangkatan GSVL-MOR sebagai Wali Kota dan Wawali Manado ke Majelis Hakim PTUN disaksikan tergugat 1 (Mendagri), Tergugat II (Gubernur), tergugat III (KPU Manado) dan kuasa hukum GSVL-MOR, Percy Lontoh, SH sebagai Pihak Intervensi dalam sidang belum lama ini. (antoreppy/mdoline)

MANADO – Meski GS Vicky Lumentut dan Mor Bastiaan (GSVL-MOR) telah sah pimpin Kota Manado sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota diperkuat SK Mendagri nomor 131.71-3493 tanggal 5 April 2016 (Wali Kota ) dan SK nomor 131.71_3494/5 (Wakil Wali Kota), namun masih ada yang tak suka terpilihnya kedua kader Partai Demokrat itu memimpin ibukota Provinsi Sulut.

Mereka ingin menggagalkan legitimasi Mendagri menetapkan GSVL-MOR sebagai Wali Kota-Wawali. Sampai-sampai melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

Gugatan yang dilayangkan Syarief Darea mengatasnamakan salah satu LSM itu saat ini tengah bergulir di PTUN. Selasa (2/8), menghadirkan saksi ahli Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Izha Mahendra.

Belakangan terkuak, laporan Darea itu didalangi oknum pejabat di Pemprov Sulut. Ini terbongkar di DPRD Sulut di sela-sela Rapat Paripurna, Selasa (2/8) yang berlangsung hingga malam hari.

Satu per satu personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengkih Sario angkat bicara. Mulai dari Edwin Lontoh yang melakukan instruksi, disusul James Karinda dan Marten Manoppo.

Dalam pandangan akhir Fraksi Demokrat yang dibacakan Billy Lombok pun menyentil masalah tersebut. Intinya, fraksi berlambang bintang mercy itu menuding oknum birokrat di Pemprov Sulut menjadi mafia peradilan karena mendalangi dan menskenariokan gugatan di PTUN dengan memperalat LSM.

Pasalnya, kuasa hukum dan saksi yang dihadirkan Pemprov Sulut sebagai tergugat 3 dalam sidang PTUN, justru mendukung semua tuduhan penggugat. Lebih parah lagi, mereka menyatakan langkah Pemprov Sulut salah.

“Tindakan ini menyudutkan pihak-pihak tergugat dalam hal ini Mendagri selalu tergugat 1, KPU Manado tergugat 2 dan Pemprov Sulut selaku tergugat 3. Dikhawatirkan, sikap saksi dan pengakuan tergugat 3 (Pemprov Sulut) akan melemahkan semua tergugat dan imbasnya mengancam legitimasi Walikota dan Wakil Walikota Manado yang telah dilantik dan telah menjalankan tugas pemerintahan di manado,” tegas Manoppo.

“Saksi atau kuasa hokum tergugat harusnya melakukan bantahan hokum atas tuduhan tergugat. Justru yang terjadi tergugat 3 (Pemprov Sulut) mengaku ada yang salah dan membenarkan tuduhan-tuduhan penggugat. So gila ini!”  timpal Karinda dengan nada tegas. (antoreppy)