IKLAN

Taroreh : Penetapan RPJMD harus 12 Agustus


MANADO-Pembahasan Ranperda RPJMD 2016-2021 harus tuntas 12 Agustus 2016. Penegasan ini disampaikan oleh anggota DPRD Luciana Taroreh ketika melakukan konsultasi di Kemendagri Rabu(20/7).

Luciana Taroreh

Luciana Taroreh

Legislator dapil Minahasa-Tomohon dari Fraksi PDIP menjelaskan, dari hasil Konsultasi Depdagri penetapan Ranperda RPJMD harus 12 Agustus 2016 atau 6 bulan sejak dilantiknya Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

” Dalam pertemuan itu kami memperoleh informasi  tidak ada sanksi tegas akan diberikan kepada pihak eksekutif dan legislatif ketika penetapan RPJMD molor karena belum ditindak-lanjuti dengan  Peraturan Pemerintah (PP). Nanti jika PP nya sudah ada maka sanksi itu akan diberlakukan,” tegas Taroreh.

Sementara terkait Pertanggung-jawaban APBD 2015, Taroreh menjelaskan ketika konsultasi di Depdagri banyak masukan yang mereka terima.

Diantaranya, Kemendagri memberikan trik-trik ketika pembahasan ranperda Pertanggung-jawaban APBD 2015.

“Pengunaan APBD 2015 jangan dilihat berhasilnya program. Tetapi apa imbasnya kepada masyarakat. Begitu juga jangan kita menunggu uang  ada baru buat program,” kata Taroreh diruang kerja Komisi 4, Jumat (22/7). (mom)