IKLAN

Syarat Pejabat/Staf Pemkot Manado Doyan Plesir, Ini SE Wali Kota


image

Surat Edaran Wali Kota terkait perjalanan dinas pejabat Pemkot Manado

MANADO— Pasca dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai Wali Kota-Wawali Manado periode 2016-2021, GS Vicky Lumentut dan Mor Bastiaan (GSVL-MOR) langsung mengeluarkan kebijakan efektifitas anggaran di Pemkot Manado, salah satu terkait para pejabat dan pegawai yang doyan plesir atau jalan-jalan keluar daerah dengan modus tugas luar dengan menggunakan SPPD.

Kebijakan itu bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) nomor 044/11/SEKDAKO/421/2016 tertanggal 10 Mei 2016 ditandatangani Wali Kota. Seluruh pejabat dan staf yang akan melakukan perjalanan keluar daerah wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis dan kemudian surat perintah tugas ditandatangani Wakil Wali Kota Manado.

Wali Kota GSVL membenarkan telah mengeluarkan SE batasan perjalanan dinas untuk semua Kepala SKPD, Kaban, Kabag, Camat hingga Lurah dan seluruh staf. “Ini salah satu program pro rakyat yang harus saya dan Pak Wakil lakukan di awal kepemimpinan kami. Ini termasuk 100 hari program kerja kami untuk penghematn anggaran,” jelas GSVL.

Menurut GSVL, saat ini, tidak ada uang sepersen-pun yang keluar percuma tanpa ada kejelasan. “Kalau mau berangkat perjalanan dinas keluar daerah, harus melapor dulu. Menyampaikan maksud tujuan dan manfaat dari rencana kegiatan itu. Kalau bisa dipending, kenapa harus memaksakan diri berangkat. Jadi saat inilah, kebiasaan lama itu harus dihilangkan,” tegasnya.

Diterapkannya program ‘ikat pinggang’ pembatasan perjalanan dinas bagi para kepala SKPD, hingga pegawai di lingkungan kerja Pemkot Manado ini diprediksi bakal mengalami penghematan biaya mencapai Rp1 Miliar per triwulan jika sejumlah agenda perjalanan dinas yang sudah tertata dalam DPA (Daftar Pembiayaan Anggaran) di masing-masing SKPD di batasi. (antoreppy)