IKLAN

Status Polda Sulut dan Sinergitas Hukum jadi Topik Komisi III DPR RI


MANADO– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lakukan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dengan beberapa alasan penting lainnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (tengah) i Ruhut Sitompul (Demokrat), Herman Harry (PDIP) saat press conference di kantor Gubernur, Selasa (3/5) ( foto:(Kandi/ML)

Gubernur Sulut Olly Dondokambey didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (tengah) bersama anggota Ruhut Sitompul (Demokrat), Herman Harry (PDIP) saat press conference di kantor Gubernur, Selasa (3/5) (foto:Kandi/ML)

Hal ini terkait, kunjungan kerja (kunker) Komisi 3 DPR RI membidangi Hukum HAM dan Keamanan tersebut, datang bertemu langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey di kantor Gubernur, Selasa (4/5).

Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan akan memacu penegak hukum bersinergi dengan Pemprov tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kinerja pelayanan Hukum di Sulut.

Intinya, Panjaitan beralasan Komisi 3 DPR RI akan perjuangkan Polda Sulut sekarang tipe B akan usulkan tipe A.

“Kita tidak bisa memastikan kapan, tapi dalam masa persidangan nanti kami akan perjuangkan tahun ini (2016-red) selesai,”jelasnya didampingi beberapa anggota Komisi III DPR RI lintas fraksi.

Menurutnya lapas Manado di Tuminting sekarang kelas II akan menjadi LP kelas I, juga Kejaksaan.

“Kalau Pengadilan yang kami harapkan empat lingkungan yakni Umum, PTUN, Militer dan Agama bisa disatukan,”tandasnya.(srikandipangemanan)