IKLAN

Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungannya Digelar Pemkab Bolmong


 

Suasana Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Anak Digelar Pemkab Bolmong. (f-humas bm)

Suasana Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Anak Digelar Pemkab Bolmong. (f-humas bm)

BOLMONG – Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga dan pengasuhan alternatif, menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Terkait hal tersebut maka maka Pemkab Bolmong melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adm Kesra) menggelar sosialisasi tumbuh kembang anak dan perlindungan anak, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Setdakab, Rabu (22/4).

Sosialisasi dibuka Bupati Hi Salihi B. Mokodongan dan dihadiri oleh Kepala Badan (Kaban) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov Sulut Ir Erny B. Tumundo, Asisten II Drs Djek Damopolii, Kanit PPA Polres Bolmong Ipda M. Rosyid, staf ahli, Kabag Kesra, kepala SKPD terkait, guru pendamping serta para siswa SMP dan SMA. “Dalam upaya menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang, peran anak sebagai tunas harapan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis. Karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,” ujar bupati dalam sambutannya. Ditambahkan oleh bupati bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial serta memiliki akhlak yang mulia.

Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov Sulut Ir Erny B. Tumundo pemaparan materi mengatakan persoalan tumbuh kembang anak tak cukup bila hanya diserahkan kepada alam, namun harus melalui intervensi sosial, ekonomi, budaya, politik dan teknologi, serta semangat dan kesungguhan para orang tua agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara Kanit PPA Ipda M. Rosyid mengatakan perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak, berdasarkan prinsip non diskriminasi serta penghargaan terhadap pendapatnya. Anak harus memperoleh jaminan perlindungan dari kekerasan dan pemerasan serta eksploitasi negatif. (yoan)