IKLAN

Soal Kasus Bencana Alam di Sulut, Ini Dilakukan Biro Pemhumas


Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2016 bertempat di ruang Mapaluse kantor gubernur, Kamis (01/09). Kountul menambahkan, narasumber Kepala BPBD Sulyt Ir Noldy Liow dan Karo Pemerimtahan dan Huma DR Jemmy Kumendong MSi.

Suasana rapat koordinasi penanggulangan bencana 2016 bertempat di ruang Mapaluse kantor gubernur. Digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Sulut. Narasumber Kepala BPBD Sulyt Ir Noldy Liow dan Karo Pemerimtahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi, Kamis (1/9) (foto:Ist)

MANADO-Sulawesi Utara (Sulut) salah satu daerah rawan terjadinya bencana seperti kasus tanah longsor dan banjir bandang. Hal ini dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi saat membuka rapat koordinasi penanggulangan bencana 2016 di ruang Mapaluse Kantor Gubernur digelar Biro Pemerintahan dan Humas (Pemhumas) Setda Sulut, Kamis (01/9).

Selain itu, Palandung menyebutkan 2 kasus tersebut telah beberapa kali melanda daerah ini yang telah banyak menelan korban jiwa dan kerugian material.

Hal itu dikarenakan letak geografi, kondisi topografi, keadaan iklim, faktor demografi, kondisi sosial ekonomi yang rawan bencana dan banyak penduduk kita tinggal di wilayah-wilayah perbukitan, lereng gunung, bibir pantai serta bantaran sungai yang nota bene rentan terjadi musiba bencana,”jelasnya, juga diketahui Kepala BPBD Sulut Ir Noldy Liow dan Karo Pemerimtahan dan Huma DR Jemmy Kumendong MSi sebagai narasumber.

Sembari menambahkan, seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, PMI, SAR, LSM, Tagana dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, dalam upaya penanggulangan bencana di daerah ini harus ada kesamaan visi dan persepsi, koordinasi, dan sinergitas, kebersamaan dan kekompakan.

Ini untuk memberi gambaran, informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana dan melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan resiko agar dapat mengurangi dampak resiko bencana serta pembuatan rencana pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggilangan bencana kepada instansi terkait penanggulangan bencana di daerah ini,”ungkap Kabag Kemasyarakatan Drs Gorgonius Kountul MEd.
(srikandi/Hm)