IKLAN

Sidang Tipikor MaMi Bolmut, 2 Saksi Beratkan Terdakwa


foto ilus

foto ilus

MANADO – Pengadilan Negeri Manado kembali menggelar sidang lanjutan korupsi dana Makan dan Minum (MaMi) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2012 dengan terdakwa Iyam Mardani Yusuf pada Rabu (20/4).

Dikesempatan tersebut, Penasehat hukum terdakwa Balderas Penghiburan, SH, MH menghadirkan dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim. Sewesti dan Yunita kedua saksi tersebut mengatakan bahwa mereka mengenal terdakwa Iyam, bahkan salah satu dari keduanya masih termasuk kerabat dari terdakwa Iyam.

Terkait masalah korupsi tersebut, kedua saksi katakan bahwa sering dimintai Iyam untuk membeli keperluan keluarga Bupati waktu itu, yakni Hamdan Datunsolang.

“Waktu itu pernah ketika ulangtahunnya cucu Bupati, beli mobil-mobilan dan sepeda seharga dua jutaan, makanan juga dan lain-lain” ujar saksi yang kemudian disusul dengan pertanyaan Jaksa Arief Kanahau. “Total keseluruhan dana yang keluar itu berapa, setahu saksi?” tanya Kanahau. “Ada sekitar 60-an juta pak” jawab saksi.

Keduanya juga membeberkan tentang pembelian perabotan rumah tangga beserta sandang pangan keluarga Bupati, mulai dari pakaian dalam, parfum, pot bunga hingga biaya makan saat Bupati berkunjung ke Manado.

Namun ketika ditanyakan dari mana sumber uang tersebut, para saksi mengatakan tidak mengetahui. Setahu mereka, dana tersebut dari terdakwa Iyam saja. Lagi pula, terungkap di persidangan bahwa sejumlah uang tersebut, tidak ada sama sekali catatan pengeluarannya.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menjelaskan, sebagian permintaan pembayaran tidak melalui mekanisme karena sebagian berkas tidak melalui PPTK, namun dana dapat dicairkan.

Bahkan dokumen pertanggungjawaban hanya dibuat dalam rangka kelengkapan administrasi untuk dapat dilakukan pencairan dana. Padahal penyedia barang jasa tidak melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam SPJ, sebagian tidak sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang tercantum dalam dokumen.

Terdakwa diseret ke kursi pesakitan karena diduga telah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp2,7 miliar.

Perbuatannya pun dijerat JPU dengan Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ekaputra)