IKLAN

Sidang Tipikor Krista Tahun 2010, Saksi Mengaku Terdakwa Lakukan Potongan Kepada Nasabah


received_1228567977161116

Sidang Lanjutan Korupsi penyalagunaan dana penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) pada Tahun 2010 di Desa Sondaken Kecamatan Tatapan Minahasa Selatan. (Foto ist)

MANADO – Pengadilan Negeri Manado kembali menggelar Sidang Lanjutan Korupsi penyalagunaan dana penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista) pada Tahun 2010 di Desa Sondaken Kecamatan Tatapan Minahasa Selatan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Halidja, Wennynanda dan Arkanu. Sidang yang menyeret terdakwa Olvie Takahindengan ini beragendakan pemeriksaan saksi pada senin (11/4).

Pada Sidang tersebut, Jaksa Penuntu Umum (JPU) Alexander Sulung menghadirkan seorang saksi staf admin dari Pengadaian. Dalam keterangannya, saksi katakan bahwa saat dilapangan ternyata terdakwa melakukan pungutan terhadap para nasabah yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. “Waktu itu ada laporan dari para nasabah bahwa terdakwa sering melakukan potongan” ujar saksi. Setelah selesai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan masih dengan agenda yang sama.

Sebelumnya, Takahindengan didakwa bersalah karena selaku salah koordinator penyaluran dana Krista di Desa Sondaken, baik secara pribadi maupun bersama-sama Totok Wiharto (telah dijatuhi pidana dalam berkas terpisah), pada bulan Februari hingga bulan Mei 2010, bertempat di Kantor Perum Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Tanawangko, telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam dakwaannya, JPU menjerat terdakwa dengan menggunakan dakwaan primair, mengacu pada pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan dakwaan Subsidair, mengacu pada pasal 3, jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (ekaputra)