IKLAN

Sidang Tipikor Dana MaMi Bolmut, Iyam Menangis dan Mengaku Bersalah


received_1036656296420318

Terdakwa Iyam saat menjawab pertanyaan dari JPU. (Foto eka/ml)

MANADO – Pengadilan Negeri Manado kembali menggelar sidang lanjutan tindak pidana korupsi Makan dan Minum (MaMi) Bolaang Mongondow Utara dengan terdakwa Iyam Mardani Yusuf pada senin (25/4).

Sidang yang beragendakan pemeriksaan terdakwa yang di Ketuai oleh Majelis Hakim Halidja ini menjadi alot setelah sejumlah pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum Arif Kanahau, tidak mampu dijawab oleh terdakwa.

“Jadi berapa semua pengeluaran yang dilakukan ibu selaku Bendahara Pengeluaran?” tanya JPU. “Selama setahun pak saya 4 kali keluarkan uang untuk keluarga Bapak Bupati terutama Ibu, setiap satu kali itu ada 350 juta sampai 400 juta” jawab terdakwa.

Arief Kanahau pun dengan tegas, mengatakan bahwa dalam kasus ini, terdakwa sudah menyalahi aturan selaku Bendahara Pengeluaran. “Apa ibu tahu bahwa perbuatan ibu itu tidak sesuai dengan status ibu sebagai Bendahara Pengeluaran?” lanjut JPU. “Iya pak saya tahu saya salah, tapi pak coba seandainya bapak di posisi saya. Saya Cuma bawahan pak” balas terdakwa.

“Kalau saya di posisi ibu?, kalau saya di posisi ibu saya tidak akan lakukan hal itu. Enak saja saya yang siksa dan orang lain senang” tangkis Kanahau. Mendengar itu, Iyam nampak tak berdaya kemudian tiba-tiba menangis hingga di saksikan seluruh peserta sidang.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU, sebagian permintaan pembayaran tidak melalui mekanisme karena sebagian berkas tidak melalui PPTK, namun dana dapat dicairkan. Bahkan dokumen pertanggungjawaban hanya dibuat dalam rangka kelengkapan administrasi untuk dapat dilakukan pencairan dana.

Padahal penyedia barang jasa tidak melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam SPJ, sebagian tidak sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang tercantum dalam dokumen.

Akibat perbuatannya, terdakwa harus dijerat pidana sesuai pasal 9, jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ekaputra)