IKLAN

Sidang Korupsi Dana Reboisasi Sangihe, Ci Kori Benarkan Dakwaan JPU


image_32_sidang

Foto Ilustrasi.

MANADO – Sidang lanjutan korupsi dana Reboisasi di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Terdakwa dugaan Riany Tandris alias Ci Kori (53) mengakui substansi dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anto Purwanto cs di hadapan Majelis Hakim ketua Vincentius Bannar pada Kamis (14/1) di Pengadilan Negeri Manado.

Hal tersebut diungkapkannya saat Majelis Hakim menanyakan posisi Ci Kori selaku kontraktor pada pelaksanaan reboisasi. “Posisi saudara selaku kontraktor, apakah saudara tau detail tentang pengerjaan ini dari tanaman dll?” tanya Majelis Hakim. “Tidak pak, karena yang mengerjakan bukan saya tapi terdakwa Yusran dan Lukman” jawab saksi. “Nah ini aneh, anda sebagai kontraktor tapi tidak tahu detail pekerjaan dan malah menyuruh orang lain untuk mengerjakan, dan anda digaji untuk itu.” ujar Hakim. “Anda tahu, bahwa menyerahkan pekerjaan kepada dua orang itu, sementara mereka berdua adalah pejabat itu melanggar aturan?” lanjut Hakim. “Saya tidak tahu pak, saya tahunya nanti ada pemeriksaan soal perkara ini” jawab saksi.

Dari pengakuan terdakwa tersebut sama dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan bahwa, terdakwa selaku Direktur CV Sinar Tara yang seharusnya mengerjakan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi 400 Ha, dan berlokasi di Kampung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi menyerahkan tanggungjawab kepada terdakwa Yusran Efendi Terah dan terdakwa Lukman Albugis. Kemudian, dalam pengerjaan tersebut juga terungkap bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifik dan gambar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasam / kontrak Nomor : 01/SPK/GN-RHL/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007. Pasalnya, dari kesembilan point pekerjaan yang harusnya dikerjakan sesuai kontrak, ditemukan sejumlah kejanggalan, padahal pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp. 2.509.880.000 untuk reboisasi. Kejanggalanya, pada point Pekerjaan Pembuatan Lubang Tanam, yang seharusnya ukuran 30 x 30 dengan kedalaman 30 hingga 40 cm, saat pengerjaan hanya berukuran sekitar 8 hingga 10 cm. Pada point Organisasi Pelaksana Lapangan, terungkap bahwa organisasi pelaksana yang dimaksud tidak dibentuk. Pada point Teknik/Cara Penanaman juga ditemukan tidak sesuai kontrak. Point lainya, Pekerjaan Pegangkutan Bibit dan Persemaian, Pekerjaan Pemupukan, Pekerjaan Penyiangan dan Pendangiran, Pekerjaan Pengendalian Hama dan Penyakit, Pekerjaan Perlindungan dan Pengamanan, dan point yang terakhir Sarana dan Prasarana semuanya bertentangan dengan isi Dokumen Kontrak.

Hasilnya, perbuatan terdakwa mengakibatkan negara/daerah alami kerugian sebesar Rp. 923.357.641 sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara Nomor SR-591/PW18/5/2013 tanggal 31 Desember 2013. Jaksapun menjerat terdakwa berdasar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke01 KUHPidana. (ekaputra)

 

Manado Fiesta 2017