IKLAN

Sidang Kasus Rudis Bolmut Capai Putusan


Terdakwa Sisdar Paputungan

Terdakwa Sisdar Paputungan

MANADO – Sidang Korupsi dana Pengadaan dan Pemeliharaan Rumah dinas tahun anggaran 2013 dengan pelaku Sisdar Paputungan (50) dan Gunawan Aji Sasongko (44), telah terbukti salah dan divonis oleh Majelis Hakim yang diketuai Jemmy Lantu, pada Selasa (15/12).

Kasus ini bermula ketika terdakwa Sisdar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan terdakwa Gunawan selaku Pelaksana Kegiatan bulan Oktober hingga Desember 2013 di Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmut, mengetahui mata anggaran belanja modal untuk kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Rumah Dinas yang tertera pada DPA perubahan tahun 2013 senilai Rp1.333.174.000.

Terdakwa Gunawan

Terdakwa Gunawan

Dan khusus untuk rumah dinas wakil Bupati Bolmut dari dana tersebut total Rp691.880.500. Selain itu terdapat juga mata anggaran belanja pemeliharaan untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas senilai senilai Rp335.000.000.

Dan juga dari dana tersebut diperuntukkan khusus untuk rumah dinas wakil bupati Bolmut senilai Rp230.000.000.

Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa orang yang turut dilibatkan yaitu, Reky Posumah (Pengguna Anggaran), Sadar Paputungan (Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen), Habibi Alamri (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Kristanto Nani (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Samsir (Bendahara), Abdul Majid Padialang (Bendahara Pembantu), I Ketut Mustofa (Pejabat Pengadaan), Abdul Djafar Djangko dkk (Pemeriksa Barang), dan Deby (Penerima Barang).

Namun, pada pelaksanaan tersebut terdakwa Sisdar Paputungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sehingga tugas dan kewenangan PPK menjadi tanggungjawab KPA.

Saat penyusunan pelelangan untuk kegiatan tersebut, terdakwa Sisdar didatangi terdakwa Gunawan yang mengatasnamakan Wakil Bupati Bolmut, dengan maksud membantu kegiatan tersebut dan mendapat persetujuan dari terdakwa Sisdar.

Kemudian terdakwa Gunawan membuat dokumen-dokumen terkait kegiatan tersebut. Karena pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa melalui mekanisme pelelangan secara terbuka, membuat saksi Habibi Alamri, menanyakan mekanisme pelelangan kepada terdakwa sisdar.

Terdakwa Sisdar hanya mengatakan bahwa waktu kegiatan sudah mendesak jadi nomeklatur anggaran tidak sama. Saksi Deby yang mengetahui keterlibatan terdakwa Gunawan dalam kegiatan tersebut merasa keberatan, sehingga saksi Habibi menemui terdakwa Gunawan untuk menanyakan hal tersebut.

Terdakwa Gunawan bilang bahwa keterlibatannya dalam kegiatan tersebut atas petunjuk wakil bupati Bolmut.

Selanjutnya, ketika kegiatan dilaksanakan ternyata terdapat berbagai penyimpangan. Dan setelah dilakukan audit oleh BPKP, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp190.255.252.

Sisdar oleh Majelis Hakim memutuskan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Sedangkan Gunawan dipidana 1 tahun 2 bulan penjara, denda Rp50 juta beserta membayar uang pengganti sebesar Rp140 juta.

Vonis tersebut berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. (ekaputra)