IKLAN

Sidang Dana Raskin Talaud, Saksi Akui Dana HPB Dipegang Terdakwa


received_1001386486613966

Ilustrasi Sidang

MANADO – Sidang korupsi dana Program Penyaluran Beras Miskin kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado dengan terdakwa Muhammad Naser Siwa tenaga keamanan Gudang Bulog di Lirung dan juga Koordinator wilayah Kabupaten Talaud Sejak tahun 2012 pada Senin (07/3). Pada sidang tersebut, dihadapan Majelis Hakim yanh diletuai Arkanu, Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari Bagian Pangawasan dan Bagian Keuangan Bulog, yakni Grace Mananusa, Sofia Mangundap, Stevanus, Adolfin Supit, dan Samuel Castro.

Para saksi menjelaskan, bahwa uang Harga Pembayaran Beras (HPB) yang harus disetorkan ke rekening penampungan kala itu dipegang oleh terdakwa. Nah inti masalah dalam kasus ini, ternyata tidak semua uang HPB disetorkan terdakwa ke rekening penampungan. Hal itulah yang kemudian dinilai mengakibatkan kerugian negara.

Diketahui, dari dakwaan JPU Indra Sinaga SH mengatakan bahwa, perbuatan tipikor terdakwa terjadi pada sekitar bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 bertempat di Kantor Bulog Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Yang kala itu melalui Perum Bulog pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras untuk disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sampai ke titik distribusi. terdakwa selaku tenaga keamanan Gudang Bulong di Lirung maupun sebagai Kordinator Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2012 melakukan penyaluran Raskin di 8 kecamatan yakni Damau, Kabaruan, Salibabu, Moronge, Lirung, Kolongan, Nanusa, dan Miangas. Penyaluran Raskin tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada masing-masing Lurah/Kepala Desa penerima Raskin dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras.

Kemudian, terdakwa menerima HPB dari masing-masing lurah tersebut yang harusnya semua HPB tersebut disetorkan ke rekening penampung di Bank BRI, namun ternyata untuk HPB Kecamatan Nanusa khusus bulan Januari, Februari dan Maret 2013 tidak disetorkan oleh terdakwa. Alhasil total kerugian Negara/Daerah dari perbuatan terdakwa berjumlah Rp369.905.000.

Oleh karena itu, JPU menjerat terdakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diubah ditambah Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. (ekaputra)

 

Manado Fiesta 2017