IKLAN

Mocodompis: Kami Hanya Sekadar Menerapkan Open Government

Sepanjang 2014, Humas dan Protokoler Pemkot Manado Ukir Prestasi


Mocodompis: Kami Hanya Sekadar Menerapkan Open Government

Franky Mocodompis

Franky Mocodompis

MANADO— MANADO—Sepanjang 2014, Bagian Humas dan Protokoler Pemkot Manado aih prestasi membanggakan. Di tangan Franky Mocodompis sebagai Kabag Humas, SKPD yang banyak berhubungan dengan kerjasama media massa serta layanan protokoler ini selalu masuk dalam kelompok biru atau berkinerja baik dalam dua kali evaluasi penyerapan anggaran melalui Tim EPPA

Buktinya, selama TA 2014, mengelola anggaran lebih dari Rp7 milyar dengan serapan lebih dari 95 Persen, tepatnya 95,16 persen, menghantar bagian yang terdiri hanya 21 staf termasuk 3 kasubag, menempati ranking 6 dari 144 SKPD di lingkungan pemerintah kota Manado.

Ditemui siang tadi (Senin 26/1) Kabag Humas dan Protokol, Franky Mocodompis, menjelaskan prestasi yg diraih tak lepas dari kemitraan yang kondusif dengan 38 media yang bekerja sama.

“Saya memang orang baru yang mendapatkan kepercayaan Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota serta Pak Sekda mengelola bagian ini sekitar 10 bulan. Menjadi kepala SKPD pertama kalinya memang merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Tapi berkat dukungan ketiga Kasub dan seluruh pejabat fungsional dan staf, kami boleh menunjukkan kinerja yg cukup baik di tahun 2014. Tentu harapan kami beberapa hal yg masih menjadi kendala, bisa diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar mantan Ketua BPC GMKI Manado periode 2002-2004 saat berdiskusi lepas dengan para pemburu berita.

Apa kunci suksesnya? Ketua Panwaslu pertama di Manado ini membeberkan, yang penting yaitu open government. “Konsep open government ini sebenarnya sudah diawali oleh Walikota GSVL di tahun kedua kepemimpinannya dengan publikasi APBD secara online hingga thn 2014. Kami terbuka terhadap semua kebijakan anggaran termasuk pemanfaatan dan pertanggungjawabannya, termasuk di dalamnya kerjasama dengan 38 media massa yg mencapai Rp2.1 M pada APBD induk dan sekitar Rp3.1 M pada APBD perubahan atau secara keseluruhan mencapai 5.2M (74 persen). Usai mendapatkan pengesahan melalui mekanisme pertanggungjawaban, kami akan mempublikasikan kepada masing-masing media untuk dijadikan pertimbangan pada kerjasama berikutnya,’ ujar mantan Kepala Bidang Pengembangan Sarana Komunikasi Dinas Kominfo ini.

Sesuai arahan Walikota melalui Kaban BPKBMD, kata mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP dan Ketua SMPT Unsrat ini, mekanisme pencairan dana dilakukan dengan sistem transfer non tunai, langsung ke rekening perusahaan pers atau kuasa yang ditunjuk. “Semua dukungan kebijakan anggaran ini dilakukan untuk meningkatkan percepatan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan,” pungkas mantan Sekretaris Komisi Pemuda GMIM. (anto reppy)