IKLAN

Sejak 1989 Tanah Transmigrasi Desa Kanaan Belum Miliki Sertifikat


BOLMONG – Sebagai Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan ( Dapil) Bolmong Raya, Julius James Tuuk mrelaksanakan reses di Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga, Bolaang Mongondow, Rabu (28/4).

Ketika bertatap muka dengan konsistueñya, Tuuk menerima banyak sekali masukan atau aspirasi. Diantaranya pembuatan jalan dan jembatan, pengadaan guru dan infrastruktur sekolah.

Bahkan  sampai masalah sertifikat tanah yang dijanjikan oleh pemerintah provinsi Sulut ikut pun terangkat.  Lebih menyedihkan lagi janji pembuatan sertifikat ini oleh Pemerintah Provinsi untuk tanah transmigrasi sudah sejak tahun 1989, atau sejak awal masyarakat mendiami Desa Kanaan sampai sekarang.

 

James Tuuk ketika menerima aspirasi saat melaksanakan Reses di Desa Kanaan

James Tuuk ketika menerima aspirasi saat melaksanakan Reses di Desa Kanaan

“Bayangkan sejak saya masih kecil tinggal di Deaa Kanaan sampai  sekarang  sertifikat tanah belum kami terima,” tukas salah satu warga yang merasa khawatir jika nantinya ada perusahaan tambang masuk dan mengklaim kepemilikan lahan milik warga.

Dihadapan Wakil Rakyat James Tuuk yang dikenal vokal, masyarakat transmigrasi umumnya merupakan transmigran asal daerah Tomohon, Tondano, posigadan dan Toruakan  mengakui jika mereka bermohon bantuan dana proposal dalam pembangunan rumah ibadah selalu terhambat dalam dokumen sertifikat tanah dan IMB.

“Kasihan Torang masayarakat Desa Kanaan menuntut   janji pemerintah provinsi Sulut terkait pemberian sertifikat tanah, karna kalau torang month iko Prona, biayanya sampai 500 ribu,” ungkap warga.

Mendengar aspirasi dari warganya, James Tuuk  mengatakan, sepengetahuannya bersama dengan Komisi Satu pada tahun 2015 pernah mempertanyakan  kepada menteri BPN menganai ada tidaknya Program untuk rakyat dalam pengurusan Sertifikat.

Hak-hak tanah ulayat atau tanah adat, dirampok oleh negara, atas nama IUP (izin usaha perdagangan) di berikan kepada pemodal-pemodal besar dan mereka melakukan ekspansi dan eksploitasi tanah milik. Tanah milik rakyat yang notabenya mereka itu cuman pegang Dirit atau surat dari sangadi.

” Dalam konsultasi itu, Menteri menjawab,  kita ada Program sertifikat Tanah (Prona). Prona ini biayanya hanya seharga Kertas dan materai. Beking pengusulan dari sangadi, minta tandatangan  camat dan bawa ke BPN kabupaten atau lewat DPRD Sulut dan kita bawa sama-sama ke Kanwil BPN untuk pembuatan sertifikat. Karena jika dibiarkan tanah ini akan menjadi seperti di Bakan. Dimana tanah adat di klaim olej pihak JRBM yang merupakan perusahaab tambang,” jelas Putra Totabuan ini. (mom)