IKLAN

Roy Roring ‘Lawan’ Mendagri, Mutasi Jabatan ‘Sepersemar’ Pemkot Manado Cacat Hukum?


Surat Mendagri soal mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Manado saat masa pemerintahan transisi selama 5 bulan lalu

Surat Mendagri soal mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Manado saat masa pemerintahan transisi selama 5 bulan lalu

MANADO – Royke O. Roring (ROR) yang disebut-sebut birokrat senior dimiliki Pemprov Sulut ternyata membuat kesalahan fatal saat dipercayakan sebagai Penjabat Wali Kota Manado beberapa waktu lalu.

Saat pemerintahan masa transisi karena menunggu pelantikan Wali Kota-Wawali Manado terpilih, ROR nekat melakukan roling/mutasi puluhan pejabat eselon IV, III dan eselon II.

Selama 5 bulan sebagai penjabat, terhitung 5 kali ROR melakukan mutasi berdasarkan usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai, Sekkot Haefrey Sendoh.

Paling gress roling jabatan pada 11 Maret 2016 melibatkan 80 pejabat eselon IV dan III yang dikenal di lingkungan Pemkot Manado dengan roling ‘Supersemar’ atau Surat Perintah 11 Maret.

Ini terungkap setelah belakangan diketahui ada surat Mendagri soal larangan mutasi. Surat bernomor 820/1472/SJ tertanggal 21 April 2016 itu Perihal Izin Mutasi di lingkungan Pemkot Manado yang ditembuskan kepada Penjabat Walikota.

Isi suratnya bahwa Mendagri menjawab surat Nomor 800/402/Sekr-BKD tanggal 13 April 2016 Perihal Usualan Mutasi Jabatan Struktural.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa: Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri,” demikian bunyi surat tersebut.

Kemudian ditegaskan pula bahwa jika mutasi tersebut tidak sesuai aturan maka bisa dibatalkan. “Apabila pelaksanaan mutasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini dibatalkan dan segala kebijakan terkait persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak sah,” demikian penegasan poin 4 surat Mendagri tersebut.

Terungkapnya surat Mendagri itu, sebagian kelangan menilai, Roling/Mutasi jabatan dilakukan ROR selama menjabat Wali Kota Manado masa pemerintahan transisi itu cacat hokum. (antoreppy)

LIMA BULAN MENJABAT, 5 KALI ROR MUTASI JABATAN PEMKOT MANADO

– 20 Desember 2015

Jabatan Dinas PU dan Sekretariat DPRD Manado

– 11 Maret 2016

Mutasi 80 pejabat eselon III dan IV

– 7 April 2016

14 pejabat; 12 pejabat eselon II dan 2 pejabat eselon III

– 29 April 2016

19 pejabat eselon III dan IV

– 8 Mei 2016

Sejumlah Direksi dan pegawai PD Pasar Manado

 

Manado Fiesta 2017