IKLAN

Roring Tak Berhak Memberhentikan Kadisdukcapil Manado, Wewenang Mendagri


Sekkot Manado, Haefrey Sendoh menerima SK Mendagri soal pengangkatan dan pemberhentikan Kadisdukcapil dari Wagub Steven Kandou. foto lain: Kadisdukcapil Manadi, Hans Tinangon (ujung kanan) bersama Kadisdukcapil 15 dari Kab/Kota se Sulut foto bersama Wagub

Sekkot Manado, Haefrey Sendoh menerima SK Mendagri soal pengangkatan dan pemberhentikan Kadisdukcapil dari Wagub Steven Kandou. foto lain: Kadisdukcapil Manadi, Hans Tinangon (ujung kanan) bersama Kadisdukcapil 15 dari Kab/Kota se Sulut foto bersama Wagub

MANADO – Kabar gembira bagi pejabat di 15 kabupaten/kota di Sulut yang saat ini memegang jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil).

Menyusul terbitnya Permendagri nomor 76 tahun 2016, dan didasarkan UU nomor 24 thn 2013 bahwa pejabat tinggi Pratama yang membidangi Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia (kadisdukcapil) harus diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dan SK pengangkatan Kadisdukcapil ini telah diserahkan Wakil Gubernur Sulut (Wagub), Steven Kandow kepada 15 kabupaten/kota di Sulut, Kamis (3/3) di ruang Cj Rantung Kantor Gubernur. Untuk Pemkot Manado, SK terebut diterima Sekkot Manado, Haefrey Sendoh didampingi Kadisdukcapil Manado, HansTinangon.

Ini berarti Tinangon aman dari posisinya saat ini di tengah isu akan dilakukan roling sejumlah jabatan di Pemkot Manado oleh Penjabat Wali Kota, Royke Roring dalam waktu dekat ini.

Wagub dalam pengarahan, menegaskan tentang pentingnya kolaborasi, koordinasi dan sinergitas pemerintahan baik di tingkat daerah sampai di tingkat pusat. “Ini harus dilakukan agar apa yang di dambakan untuk kesejahteraan rakyat dapat cepat dan tepat dilakukan,” kata Wagub. (antoreppy)