IKLAN

Perusahaan Alami Kredit Macet, Kadin: Bank Tolong Jangan Buru-Buru Jatuhkan Sanksi


image

KAMAR Dagang dan Industri Indonesia menilai salah satu kebijakan deregulasi yang sangat perlu cepat diimplementasikan adalah soal restrukturisasi perbankan agar bank tidak cepat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang mengalami kredit macet.

“Tujuannya agar perusahaan tetap eksis dan PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa ditekan,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto di Medan, Sabtu (19/9), usai melakukan silaturahim dengan pengurus dan pengusaha anggota Kadin se-Sumut.

Didampingi Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara, Suryo mengatakan, dewasa ini akibat krisis global termasuk melemahnya nilai tukar rupiah, kinerja perusahaan menjadi terganggu.

Dampak dari situasi itu, hampir dipastikan banyak perusahaan yang mengalami ketidakmampuan membayar pinjaman alias kredit macet. “NPL (non performing loan) atau kredit macet atau bermasalah di perbankan dipastikan meningkat,” katanya.

Dengan kondisi itu, diharapkan perbankan tidak langsung melakukan sanksi, apalagi sampai melakukan penyitaan. “Perbankan harus membantu perusahaan survive, karena kalau kembali kuat dan sehat, selain bisa membayar utang, juga tidak lagi harus melakukan PHK kepada karyawan seperti yang sudah terjadi dewasa ini,” kata Suryo.

Data sementara, kata dia, dewasa ini sudah ada sekitar 50.000 karyawan yang mengalami PHK di dalam negeri dan itu seharusnya ditekan, minimal tidak bertambah karena akan menambah masalah baru yakni kerawanan sosial dan angka kemiskinan.

“Jangan salahkan perusahaan mem-PHK karena memang kondisi yang menuntut. Krisis global dan ditambah harga jual komoditas serta nilai dolar AS menguat, membuat pengusaha ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” katanya.

Karena itu, ujar Suryo, yang diperlukan dewasa ini adalah kebijakan yang menyeluruh, mulai untuk menggerakkan sektor riil hingga melindungi perusahaan yang terbentur kredit macet hingga mempermudah dan membantu perolehan pendanaan.

Dalam pertemuan itu, hampir semua pengusaha mengaku kesulitan berusaha dan meminta Kadin Sumut dan pusat memperjuangkan kepada pemerintah agar ada kebijakan yang diikuti implementasi secepatnya di lapangan yang bisa mendukung pengusaha bangkit kembali.

Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara mengakui, banyak terjadi PHK di Sumut akibat krisis global dan masih banyaknya kebijakan yang kurang mendukung termasuk soal kesulitan dan harga gas yang dinilai mahal.

“Kondisi dewasa ini memang sangat menyulitkan, tetapi pengusaha harus tetap optimistis, mengingat banyak produk dan peluang investasi di Sumut yang masih ‘seksi’ untuk dipasarkan sehingga kinerja usaha masih bisa ditingkatkan, ” katanya.

Soal NPL perusahaan yang membengkak, kata Ivan, memang sudah dibicarakan dengan pihak terkait agar tidak langsung diberikan “harga mati” seperti menyita atau melelang aset yang diagunkan pengusaha.

“Bank juga tidak diuntungkan dengan kondisi perusahaan yang seret seperti saat ini. Jadi memang harus ada win-win solution dan itu harus didukung pemerintah dengan kebijakan restrukturisasi perbankan,” katanya. (tox/bisnis)