IKLAN

Pemprov Koleksi 69 Aset Tanah Bermasalah


MANADO- Meskipun mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI wilayah Sulawesi Utara. Namun masalah aset milik Pemprov  terus menjadi temuan BPK.

Dan DPRD Sulut lewat Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan pun langsung memanggil hearing Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) dan Biro Perlengkapan.

Dari Keterangan Olvie Ateng sebagai Kepala BPKBMD, diperoleh keterangan ternyata masalah aset tanah milik Pemprov sebagian besar masih bermasalah.

Komisi II saat hearing dengan Badan Pengelolah Keuangan Barang Milik Daerah serta Biro Perlengkapan

Komisi II saat hearing dengan Badan Pengelolah Keuangan Barang Milik Daerah serta Biro Perlengkapan

” Ada 94 aset tanah milik Pemprov, 25 sudah memiliki sertifikat, 69 masih bermasala dan 10 sementara berproses,””ungkap Ateng, sambil menjelaskan di Kota Manado, aset tanah Pemprov ada 25 lahan.

Sedangkan masalah aset yang menjadi temuan BPK ada di 7 SKPD Pemprov yang dipaparkan oleh Kepala BPKBMD provinsi sulut.

Dijelaskan Ateng, total aset seluruhnya yakni Rp 4.634.681.982. Untuk badan penghubung, total temuan 330, barang yang ditemukan 330. Kemudian Dinas ESDM Rp1M lebih,  rusak berat Rp 665 juta, baik Rp398 juta. RS Ratumbuysang Rp 3.117juta, rusak berat  Rp 3.115 juta, baik Rp2.230.000.

Dinkes  rusak berat Rp318 juta, baik Rp 73 juta, barang yang ditemukan Rp291 juta. Dispenda Rp980 juta total temuan, rusak berat Rp162 juta, baik  Rp818 juta, untuk BPKBMD total temuan Rp340 juta, rusak berat tidak ada. (mom)