IKLAN

Pemkab Mitra Gandeng Kejari Minsel Gelar Sosialisasi TP4D


20160831_110856

Asisten III Piether Owu saat membawakan sambutan sebelum kegiatan sosialisasi TP4D

RATAHAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Minsel) menggelar sosialisasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang diikuti oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Kepala Desa, yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Rabu (30/8).

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Minahasa Tenggara (Mitra) Royke Lumingas dalam laporannya mengatakan, sosialisasi tersebut untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

20160831_110734

Kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Kepala Desa, mengikuti sosialisasi TP4D di kantor bupati Mitra (Rabu 30/8).

“Ini bertujuan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan kemasyarakatan bisa dijalankan dengan bersih, akuntabel serta bebas praktek kolusi korupsi, dan nepotisme,” jelas Royke.

Bupati James Sumendap yang diwakili Asisten III Piether Owu mengungkapkan, keberadaan TP4D tersebut sangat penting dan membantu Pemkab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Peran TP4D ini sangat vital dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik dari tongkat kabupaten sampai ke tingkat desa,” katanya.

Dia mengharapkan, dengan adanya sosialisasi dari kejaksaan tersebut, para penyelenggara pemerintahan di Minahasa Tenggara dapat memahami pentingnua fungsi dari TP4D.

Sementara itu mewakili Kajari Minahasa Selatan, Kepala Seksi Intelejen Novelino mengungkapkan apresiasi terhadap Pemkab Minahasa Tenggara yang memfasilitasi sosialisasi dari Kejari terkait keberadaan TP4D.

“Karena pihak kejaksaan berperan  dalam rangka pengawalan pengamanan dan mendukung tertib pemerintahan serta pembangunan daerah sehingga bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Selain itu menurut Novelino, dengan adanya TP4D, harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berdasarkan asas, kaidah, serta norma hukum dapat terwujud. (fensen)