IKLAN

Pembentukan Perda Harus Libatkan Kanwil Hukum dan HAM


Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bitung dengan Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara tentang Penguatan Program Pembentukan Perda

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bitung dengan Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara tentang Penguatan Program Pembentukan Perda

BITUNG-Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, harus melibatkan Penyusun dan Perancang Undang-undang serta Kanwil Kemenkumham.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly, Selasa (17/5). dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bitung dengan Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara tentang Penguatan Program Pembentukan Perda.

Acara penandatanganan Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara dengan Walikota Bitung beserta Walikota dan Bupati Se-Sulut dilaksanakan sebelum kegiatan pembukaan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) tahunan GMIM di Wale Ne Tou Tondano, Minahasa, disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. (jones)

 

 

Manado Fiesta 2017