IKLAN

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Diskriminasi


IMG_20150520_231706

SERIUS: Komisi 3 DPRD Sulut saat hearing dengan Dinas PU serta Balai Jalan Nasional, Rabu (20/5)

MANADO-Pembayaran ganti rugi jalan tol diakui Komisi 3 membidangi Pembangunan terkesan diskriminatif. Hal ini terungkap ketika Komisi 3 menggelar hearing dengan Dinas PU serta Balai Jalan Nasional Provinsi Sulut, Rabu (20/5).

Dalam hearing yang dipimpin langung oleh Andrei Angouw sebagai Ketua Komisi terungkap, jika pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan Tol Manado-Bitung tidak sesuai NJOP tetapi bersadarkan negoisasi.

” Pembayaran ganti rugi lahan tidak sama. Ini sangat merugikan masyarakat. Sebab pemerintah membayarnya ada yang harganya 50 ribu permeter ada juga dibayar 200 ribu permeter. Padahal seharusnya dibayar berdasarkan NJOP,” papar Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreeke Runtu.

Hal yang sama juga diungkapkan Diana Dondokambey anggota Komisi 3. Bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan tim 9 dari Pemkab Minut terkesan pilih kasih dan tidak jujur.”Bayangkan berkas dibiarkan sampai bertumpuk-tumpuk hanya dibiarkan saja dan mengutamakan oknum-oknum tertentu,”papar Dondokambey.

Berdasarkan hasil rapat kemarin, komisi 3 rencananya akan melakukan peninjauan lapangan, untuk melihat langsung lokasi lahan yang belum terbayar. Selain itu juga pembayaran ganti rugi lahan ini  terhambat dengan adanya beberapa Sekolah dan lahan pekuburan yang belum dipindahkan.”Rencana kami akan ke Minut pada tanggal 24 Mei,”ungkap Angouw. (mom)