IKLAN

Pasca Moratorium Pertumbuhan Ekonomi Merosot, Pengangguran Meningkat


Wakil Walikota Bitung saat menyampaikan kondisi Perikanan pasca Moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Wakil Walikota Bitung saat menyampaikan kondisi Perikanan pasca Moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan RI

BITUNG-Kondisi terkini yang dialami masyarakat kota Bitung pasca Moratorium menteri Kelautan dan Perikanan berdampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi kota Bitung dan meningkatnya angka pengangguran akibat tidak beroperasinya beberapa perusahaan yang bergerak di Industri perikanan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan sistem Logistik di Kawasan Timur Indonesia dari Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RI dilaksanakan di Ruang Rapat WOC, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (3/5).

“Saat ini yang terjadi di Bitung adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi karena masalah moratorium tadi, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah kota Bitung, yang terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk sama-sama mencari solusi dari masalah ini,” ujar Mantiri didampingi Kepala BAPPEDA kota Bitung Albert Sarese.

Mantiri menambahkan, meningkatnya angka kemiskinan di Sulut dikarenakan dua faktor, pertama masalah gagal panen (pangan) dan kedua adalah lumpuhnya sektor perikanan di Bitung, namun dirinya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur Sulut yang terus memperjuangkan hal ini khususnya masalah perikanan di Bitung, sehingga beberapa waktu lalu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah datang ke Bitung untuk melihat langsung perkembangan industri perikanan yang relatif menurun.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur dari Kemenko Maritim dan Sumber Daya RI Arief Rahman berjanji akan berjuang bersama Pemkot Bitung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkait dengan permasalahan ini, Pemerintah Pusat telah menyiapkan aturan yang dalam waktu dekat ini akan disahkan, agar kota Bitung mendapat pengecualian tentang moratorium menteri perikanan.

“Pemerintah kota Bitung bisa menyampaikan permasalahan ini secara langsung kepada Deputi Infrastruktur yang rencananya akan mengunjungi Bitung dengan mempersiapkan data-data perkembangan pertumbuhan ekonomi sampai menurunnya pertumbuhan ekonomi diakibatkan moratorium tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,sehingga akan ada tindak lanjut dari permasalahan tersebut yang menjadi dasar untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (jones)