IKLAN

Pansus LKPJ Pertanyakan Belum Terbentuknya BK di KPID


ALOT: Suasana rapat Pansus LKPJ bersama dengan SKPD Pemprov Sulut, Senin (13/4) kemarin.

ALOT: Suasana rapat Pansus LKPJ bersama dengan SKPD Pemprov Sulut, Senin (13/4) kemarin.

MANADO – Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2014 yang dilakukan pansus dan SKPD Pemprov, Senin (13/4) berlangsung alot. Pasalnya, dalam rapat tersebut, ada juga pejabat SKPD yang tak mampu memprentasekan laporan penggunaan anģgaran serta program kèrja yang dilakukan selama tahun 2014.

Seperti yang dialami Sekertaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut, Denny Rantung. Rantung dikuliti tim Pansus yang diketuai Frangki Wongkar, hanya karena dirinya tidak mampu menjelaskan mengapa belum terbentuknya Badan Kehormatan (BK) di KPID Sulut.

“BK sangat penting peranannya untuk mengontrol kinerja KPID hingga sangat penting untuk dibentuk,” jelas Ketua Komisi I, Ferdinand Mewengkang yang masuk dalam tim Pansus LKPJ Gubernur.

Denny Rantung akhirnya menyatakan memang BK sangat penting untuk bentuk. ” Kami akan mengajukan perubahan anggaran untuk pembentukan BK di KPID Sulut,” pungkas Rantung.
Dan untuk pembentukan BK, Rantung menjelaskan dibutuhkan 5 anggota yaitu perwakilan dari DPR, tokoh masyaràkat, komisi dan unsur masyarakat. “Jika ada Komisioner KPID yang buat pelanggaran maka kewenangan BK untuk memprosesnya,” jelas Watung. (mom)