IKLAN

OPD Genjot Kepala Daerah Wajib P3D


MANADO– Perubahan signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Right Sizing) berdasarkan beban kerja.

aat membuka rapat pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah serta validasi data P3D, yang di gelar Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut di ruang rapat CJ Rantung kantor Gubernur, Senin (13/06) kemarin.

Kabupaten/Kota saat melengkapi validasi data P3D pada rapat pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah di gelar Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut di ruang rapat CJ Rantung kantor Gubernur, ditangani langsung Kementerian Dalam Negeri melalui Tim P3D Dirjen Bin Bangda Suharyanto, Senin (13/6) (foto:Kandi/ML)

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw. Menurutnya, tepat sasaran tersebut sesuai dengan kondisi nyata di daerah, dimana dampaknya adalah adanya pengalihan urusan di Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Ke Kementerian,”tutur Kandouw, Senin (13/6).

Setelah ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kandouw meminta seluruh pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri No. 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 Tentang penyelenggaraan urusan pemerintah setelah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintah konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota),”tutur Kandouw.

Dasar utama penyusunan OPD yakni adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan pilhan, pertimbangan nasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisiensi,”pungkasnya. (Kandi/Hm)