IKLAN

Nasib Kadis Dukcapil di Tangan Kemendagri, Wagub Warning Bupati/Walikota


MANADO-Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II, khususnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten/Kota kini tidaklah muda dilakukan para Bupati/Wali Kota maupun Provinsi.

menyerahkan Permendagri No. 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil sebagai pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Dukcapil di Provinsi Sulut, kepada 15 Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota yang sedang memegang jabatan tersebut, di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Kamis (3/3).

Wagub saat memberikan Permendagri No. 76 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil sebagai pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Dukcapil di Provinsi Sulut kepada 15 Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Kamis (3/3) (foto:ist)

Pasalnya, Permendagri No. 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kadis Dukcapil sebagai pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Dukcapil di Provinsi Sulut.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw kepada 15 Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota yang sedang memegang jabatan Kadis Dukcapil di Kantor Gubernur, Kamis (3/3).

“Kewenangan ini sudah ditarik ke pusat kini berada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebelumnya Bupati/Walikota se-enaknya mengangkat dan memberhentikan Kadis Dukcapil berdasarkan SK Bupati/Walikota, kedepan tidak bisa lagi karena kewengan itu sudah berada di tangan Mendagri,”terang Kandouw.

Dikatakan orang nomor dua di Sulut tersebut, Kabupaten/Kota jangan menganggap diri sebagai Negara sendiri. Minsetnya terkadang hanya menggunakan kacamata kuda,”tuturnya.

Sementara dari segi fiskal maupun APBD masih sangat rendah. Berarti Kabupaten/Kota masih sangat membutuhkan sentuhan tangan Pemprov maupun Pemerintah Pusat.

Pentingnya koordinasi dalam segala aspek, sehingga semua daerah bisa sama-sama maju dan tidak ada yang ketinggalan.

“Saya rasa dengan ditariknya kewenangan itu ke Provinsi maka Kabupaten/Kota akan rajin berkoordinasi di Pemprov, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar,” jelas Wagub.

Terkait dengan data pemberian kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada masyarakat, jangan memanipulasi data.

Dampaknya dua tahun ini kemiskinan di Sulut meningkat, sesuai data Dinas Sosial rakyat miskin di Sulut berjumlah 850 ribu.

Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi saat tatap muka dengan 15 Kadis Dukcapil Kab/Kota, mengatakanĀ Permendagri No 67 tahun 2015 untuk mensosialisasikan juga memaksimalkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemprov dalam memahami dan melaksanakan KTP-El. (srikandi/hm).

Ā