IKLAN

Minus Tenaga Pendamping, Dana Desa Kota Kotamobagu Rawan Masalah


 

Siti Rafiqah Bora. (foto dok)

Siti Rafiqah Bora. (foto dok)

KOTAMOBAGU – Rp 4,5 miliar dana desa mulai disalurkan sejak beberapa waktu lalu.

Ironisnya hingga kini belum ada tenaga pendamping desa yang mendampingi sangadi (kepala desa) dan jajarannya dalam penggunaan dana tersebut.

Hal ini menjadi tanda awas bagi setiap sangadi sebagai pengguna anggaran. Jika tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin akan berurusan dengan penegak hukum.

“BPMD sebagai instansi terkait harus mempressure ke provinsi. Karena sangat disayangkan dana desa sudah dicairkan, tapi belum ada tenaga pendamping. Jangan sampai dana desa salah peruntukkan dan berujung masalah bagi sangadi,” kata Wakil Ketua Komisi I Dekot, Hi Agus Suprijanta SE, Minggu (4/10).

Lanjut ketua DPC Partai Hanura Kota Kotamobagu itu, tenaga pendamping juga harus benar-benar paham tugas pokok dan fungsinya. “Yang menjadi tenaga pendamping harus berkompeten, jangan sampai hanya orang titipan yang tak paham soal pengelolaan keuangan,” beber Agus.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Hj Siti Rafiqah Bora SE mengatakan pihaknya masih menunggu infromasi dari pihak provinsi. “Kami sudah cek, tapi memang belum diumumkan. Informasi dari provinsi data yang lolos seleksi sudah dikirim ke pusat,” tuturnya.

Mantan Kabag Humas Pemkot Kotamobagu berharap, segera mungkin hasil seleksi tenaga pendamping desa diumumkan, sehingga bisa langsung memberikan pendampingan terhadap perangkat desa dalam mengelola dana desa. “Kita tunggu dari pusat, daerah hanya menunggu saja,” harapnya.

Seperti diketahui, dana desa yang diterima setiap desa di Kota Kotamobagu terendah Rp 113.261.302 untuk Desa Sia dan terbesar Rp 137.260.681 untuk Desa Poyowa Besar I. (yoan)