IKLAN

Minahasa Tenggara Perda-kan OPD, Bupati Minta Dewan Lakukan Pengawasan


IMG_20160830_173634

Bupati James Sumendap foto bersama Ketua DPRD Mitra Tavif Watuseke usai rapat Paripurna

RATAHAN — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan tersebut dilaksanakan pada rapat Paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (29/8).

Paripurna tersebut juga didasarkan dengan adanya surat rekomendasi Gubernur Nomor 188.342/2595/sekr-ro.hukum tanggal 29 Agustus 2016, perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan, dan susunan perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang sebelumnya telah difasilitasi Pemerintah Privinsi (Pemprov) Sulut.

Ketua Pansus Ranperda OPD Niko Pelleng dalam laporannya mengatakan, dari hasil fasilitasi dengan Pemprov Sulut, Ranperda OPD mendapat sejumlah revisi.

“Revisi ini menyangkut redaksional, maupun beberapa hal penting lainnya yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” kata Pelleng

Dia menambahkan, dari hasil fasilitasi tersebut pihaknya merekomendasikan kepada Bupati agar dalam penempatan pejabat harus memperhatikan kualitas.

Bupati James Sumendap dalam tanggapannya mengatakan, dengan adanya OPD tersebut sangat membantu peningkatan kinerja maupun pelayanan pemerintah bagi masyarakat.

“Jadi nantinya kinerja dari satuan kerja yang ada ini akan terus diawasi. Saya mintakan keterlibatan dari dewan untuk melakukan pengawasan,” kata Bupati.

Lebih lanjut kata Bupati, untuk penempatan para pejabat nantinya akan memperhatikan kualitas, maupun kemampuan manajerial sesuai dengan bidang tugas.

“Untuk pejabat yang nantinya akan ditempatkan, tentunya akan memperhatikan kualitas dari masing-masing, termasuk juga pengalaman mereka sebagai pemimpin,” ujar Bupati.

Sementara itu diungkapkan Kepala Bagian Hukum Setda Minahasa Tenggara Royke Lumingas, berdasarkan Permendagri 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, Ranperda OPD tersebut wajib difasilitasi terlebih dahulu ke Pemprov sebelum diparipurnakan menjadi Perda.

“Kita juga sudah menyurat ke Provinsi dan tinggal menunggu nomor registrasi Perda. Kita juga berterima kasih kepada Biro Hukum Pemprov Sulut,” katanya.

Adapun OPD Minahasa Tenggara terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas, 6 Badan, ditambah 12 Kecamatan. (fensen)

 

Manado Fiesta 2017