IKLAN

Mendikbud Ingatkan PIP-KIP, Olly Genjot Kades dan Kepsek


Kedatangan Mendikbud Muhadjir Effendy ke SMPN 1 Kalawat didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan jajaran pemerintah provinsi (Pemprov), serta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad dan pejabat eselon 2 Kemendikbud. Selain berdialog dengan kepsek, siswa, dan orang tua siswa, Mendikbud juga menyerahkan KIP dan SK penerima KIP secara simbolik kepada siswa penerima KIP di SMPN 1 Kalawat.

Kedatangan Mendikbud Muhadjir Effendy ke SMPN 1 Kalawat didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan jajaran pemerintah provinsi (Pemprov), Bupati Minut serta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad dan pejabat eselon 2 Kemendikbud. Selain berdialog, Mendikbud menyerahkan KIP dan SK penerima KIP secara simbolik kepada siswa penerima KIP di SMPN 1 Kalawat, Senin (29/8) (foto:Ist)

MINUT– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berdialog dengan warga Kabupaten Minahasa Utara mengenai manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia mengimbau kepala desa, pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pihak agar membantu kelancaran distribusi KIP dan mendorong anak bangsa untuk tetap bersekolah.

“Mohon partisipasi semuanya, karena ini (PIP/KIP) adalah program pemerintah yang mulia, bertujuan agar siswa dapat melanjutkan sekolah dengan baik. Mohon semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP betul-betul sampai ke tangan siswa yang berhak,” ujar Mendikbud di SMP Negeri 1 Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Senin (29/8).

Khusus Kepada kepala Desa (Kades), Mendikbud berpesan agar KIP disalurkan langsung ke siswa sasaran jika masih terdapat KIP yang disimpan di kantor kepala desa atau balai desa. KIP juga tetap bisa digunakan bagi siswa yang telah lulus sekolah dasar (SD) maupun lulus sekolah menengah pertama (SMP). Jadi sekolah masih menyimpan KIP milik siswa yang telah lulus dari sekolah itu, KIP harus tetap disampaikan kepada siswa yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Jadi kalau ada siswa yang sudah lulus SD, kalau dia dapat KIP, kartunya bisa untuk meneruskan ke SMP. Kalau siswanya lulus SMP, bisa untuk melanjutkan ke SMA atau SMK, atau untuk ambil kursus atau pelatihan kerja. Dengan KIP, siswa miskin dijamin dapat bantuan biaya sampai tamat jenjang SMA atau SMK,” tutur Mendikbud.

Maria Pianusa, orang tua dari seorang siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Kalawat, Minut mengatakan, anaknya menerima KIP pada Juni 2016. Lalu saat masuk tahun ajaran baru, Juli 2016, KIP tersebut didaftarkan ke dapodik melalui sekolah. Sekarang ia dan anaknya sedang menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) penerima KIP untuk mencairkan dana KIP.

“KIP sangat membantu masyarakat miskin dan siswa untuk sekolah,” ujar ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai buruh itu.

Kepala SMP Negeri 1 Kalawat Minut Neltje Pandi mengatakan, terdapat 541 siswa di sekolah yang dipimpinnya itu. Hingga saat ini distribusi KIP di sekolah tersebut sudah berjalan sebanyak tiga tahap.

“Tahap pertama ada 28 siswa, tahap kedua 23 siswa, dan tahap ketiga ada 16 siswa,” katanya.

“Tolong dimanfaatkan benar-benar dananya untuk keperluan anak bersekolah. Misalnya untuk beli buku, seragam, sepatu, tas, dan lain-lain. Jangan untuk belanja rumah tangga,” tutur Mendikbud kepada para orang tua yang hadir.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menambahkan seluruh Kades serta Kepala Sekolah (Kepsek) seluruh jenjang pendidikan di Sulut agar secara pro aktif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingya KIP diperuntukan bagi siswa kurang mampu.

Pemberian KIP ini merupakan program nasional pemerintahan Jokowi digulirkan sejak 2015 lalu. Harapan program tersebut benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah serta menurunya gkesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin,”kata Dondokambey.

Sudah setahun lebih program tersebut digulirkan, namun ternyata masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, antara ada siswa kurang mampu sudah menerima Kartu tapi belum menerima bantuan, disebabkan kuranya sosialisasi terkait teknis pencairan bantuan dana tersebut,”kuncinya.

(srikandi/hm/Mendikbud)