IKLAN

Memiriskan! Ratusan Hak Karyawan PT BWBC Dikebiri, Kandouw “Tampar” Coca Cola Sulut


Pihak Pemprov, DPRD RI lakukan rapat internal tertutup terkait PT BWBC produksi Coca Cola yang belum membayar hak rarusan kartawan, Jumat (14/10) pekan lalu di ruang WOC Kantor Gubernurm (foto:kandi/ML)

Pihak Pemprov, DPD RI lakukan rapat internal tertutup terkait PT BWBC Manado produksi Coca Cola yang belum membayar hak ratusan kartawan, Jumat (14/10) pekan lalu di ruang WOC Kantor Gubernur (foto:kandi/ML

MANADO-Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menyebut PT Bangun Wenang Beverages Company (BWBC) ternyata tidak memenuhi kewajiban hak 300-an karyawan, sehingga permasalahan ini diseriusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan melibatkan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggenjot produksi Coca Cola tersebut selesaikan permasalahan hukum internal perusahaan.

Kandouw kepada wartawan belum lama ini tegaskan dari laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut MM Sendoh, hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditarik bahkan hak karyawan belum dibayar mulai Maret 2016 bahkan sejak Oktober 2015.

“Ini bukan saya mendahului, tapi bisa dipidanakan. Semestinya karyawan yang sudah diatas 20-30 tahun bekerja di Coca Cola bisa terima hak pensiun. Itu juga tidak menyetor BPJS karyawan, memang benar-benar memiriskan,”jelas Kandouw.

Lanjutnya, Pemprov warning kepada perusahaan-perusahaan lainnya ini menjadi pelajaran.”Kami akan terus mengawal bukan hanya hak perusahaan tapi hak-hak karyawan, karena hak karyawan buruh wajib dipenuhi dan diperhatikan,”kuncinya, sembari menambahkan kasus yang terjadi pengelola outler Coca Cola di Minahasa Utara (Minut), memiriskan kami.

Diketahui, sebelumnya permasalahan tersebut dari DPD RI turun tangan langsung dibawah pimpinan Wakil Ketua BAP DPD RI Novita Nakota dan anggota DPD RI asal Sulut Marhanny Pua sambangi Kantor Gubernur, Jumat pekan lalu.

Dirapatkan bersama dengan pihak Pemprov yang dipimpin Asisten II Sanny Parengkuan, didampingi Kepala Dinas Disnakertrans MM Sendoh, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Lynda Watania dan Karo Hukum Glady Kawatu serta pihak Coca Cola salah satunya Direktur Roland Tenoch.

Tenoch kepada wartawan menyatakan jika ada investor akan membeli bisa dicabut kepailitannya. Pihak Coca-Cola Indonesia (CCI) bisa membeli pabrik PT BWBC,”harapnya.

“Bisa dibayangkan saja, urusan pribadi antara adik dan orang tua saya semua hutang pribadi mereka digabungkan dengan perusahaan. Saya optimis CCI bisa membeli pabrik kami. Sebanyak 345 buruh tak dibayar, tidak dapat pesangon bahkan Idul Fitri lalu tidak dapat THR,”bebernya, sembari menambahkan PT BWBC tersebar dibeberapa pabrik berkantor pusat di Manado, Minut, Bitung, Kawangkoan, Manado.

Terpisah, Wakil Ketua BAP DPD RI Novita Nakota mengatakan pihaknya mengkaji lewat beberapa diskusi, dukungan dan aspirasi. Menghadirkan peran Negara, Pemprov, juga Disnakertrans memproteksi agar akses keadilan sebaiknya diharapkan. Menurutkan, Pemprov harus mengawal, sehingga karyawan dapat memperoleh haknya.

Namun Novita mengakui langkah dan putusan hukum harus menjadi acuan masalah yang terjadi PT BWBC Manado.

“Kami harapkan PT BWBC yang memproduksi Coca Cola dan sejenisnya dapat merealisasikannya terkait revisi UU No 37 Tahun 2004. Keadilan relatif bagi kami, semua pihak terkait mempunyai UU 24 Tahun 2011. Kemungkinan bisa lanjut rapat ini di Jakarta,”pungkasnya.

(srikandipangemanan)