IKLAN

Mantan Bupati Bolmong Resmi Jadi Pesakitan Sidang Perdana Korupsi TPAPD


MMS saat menjalano sidang perdana di Pengadilan Negeri Manado. (Foto ist)

MMS saat menjalano sidang perdana di Pengadilan Negeri Manado. (Foto ist)

MANADO – MMS alias Marlina akhirnya berganti status dari tersangka jadi terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Da’wan Manggalupang SH dalam perkara korupsi dana Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hal tersebut sudah jelas saat JPU membacakan dakwaan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Darius Naftali SH MH pada Kamis (4/2) di Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Dalam dakwaan tersebut, Marlina yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow diduga telah melakukan korupsi dana TPAPD Triwulan II dan Triwulan III baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan M Potabuga (Dipidana tanggal 7 November 2012) selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmong sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), F L Sugeha (Dipidana 1 Desember 2014) selaku Sekretaris Daeerah Kabupaten Bolmong juga selaku Pengguna Anggaran, S Makalalag (Dipidana 1 april 2013) selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS), C C P Wua (Dipidana 30 November 2012) selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Bolmong juga sebagai PPTK. I S Lasinggaru (Dipidana 11 Februari 2013) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan F Asimin (Dipidana 3 September 2015) selaku Asisten III juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA).

Leibih lanjut diperjelas JPU. Perbuatan tersebut bermula saat dana TPAPD telah tertata berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmong tahun 2010, sebesar Rp12,337 miliar lebih yang diperuntukkan sebagai kegiatan Honorium penghasilan tetap bagi perangkat Desa.

Namun, Pada tanggal 8 Juni 2010 terdakwa memerintahkan M Potabuga untuk datang ke rumah jabatan bupati yang ditempati terdakwa dengan maksud menanyakan pencairan dana TPAPD triwulan II, dan oleh R Mokodongan yang kebetulan ikut disana mengatakan bahwa besok dana tersebut dapat di proses dengan syarat administrasi lengkap.

Terdakwa kemudian langsung menghubungi S Makalalag dan mengatakan ke Makalalag bahwa terdakwa akan meminjam dana TPAPD sebesar Rp1 miliar. Dan setelah dana TPAPD dicairkan, M Potabuga didampingi J Hiongbalang membawa uang dana TPAPD triwulan II sebesar Rp2,965 miliar lebih ke rumah terdakwa, dan kepada terdakwa langsung diberikan uang Rp 1 miliar yang berasal dari dana TPAPD tersebut.

Perbuatan terdakwa tak sampai disitu saja, sebab ketika dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp 2,969 miliar lebih dicairkan, terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama. Kali ini melalui pembicaraan terdakwa dengan I S Lasinggaru, C C P Wua dan A Watung. Dimana terdakwa mengatakan dirinya butuh dana sebesar Rp250 juta. Menindaklanjuti permintaan terdakwa, C C P Wua kemudian mengambil uang sebesar Rp250 juta dan diserahkan kepada terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, negara/daerah dirugikan hingga Rp4,810 miliar lebih, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP). Atau setidak-tidaknya sebesar Rp1,250 miliar lebih. Dan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dijerat pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. (ekaputra)