IKLAN

Lamusu Pertanyakan Tumpang Tindih Dana APBN dan APBD di BLH Sulut


MANADO– Rapat Kordinasi ( Rakor) Komisi IV membidangi Kesejahtraan Rakyat dengan mitra kerja SKPD menarik untuk diikuti.

Rita Lamusu

Rita Lamusu

Sebagai buktinya, ketika Komisi IV mengelar hearing dengan Badan Lingkungan Hidup ( BLH) Pemprov Sulut. Anggota Komisi, Rita Lamusu mempertanyakan alokasi anggaran APBD dan APBN yang dinilai tumpang tindih.

” Kita harus amati bersama karena sebagai anggota DPRD mempunyai tugas pengawasan. Saya melihat tadi ada judulnya yaitu pengawasan air bersih dan pengawasan udara. Itu juga tertera di dalam APBD kita, ini yang kita khawatirkan, karena biasanya dana dekon  tidak diketahui oleh pemerintah termasuk pak gub dan wagub, termasuk juga kami mitra kerja BLH,” jelas Lamusu.

Dalam hearing ini juga, Lamusu mempertanyakan soal pengawasan air bersih kemasan.

” Saya tidak melihat apa ada pengawasan   air minum kemasan. Karena saya prihatin dengan keberadaan air kemasan yang sekarang beredar, karena ini menjadi persoalan kita dimana kualitas air minum yang diperdagangkan ini keberadaannya memprihatinkan,” aku Lamusu.

Kepala BLH, Roy Mewoh, lewat Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulut, Sony Runtuwene, memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih anggaran antara APBN dengan APBD.

” Untuk dana APBN programnya dialokasikan di tiga sungai yang melintasi 3 kabupaten dan ada juga lintas provinsi antara Gorontalo dan Sulut. Sungai Sangkub, Sungai Dumoga, dan ada satu sungai yang melintasi antar kabupaten yaitu sungai Talawaan. Jadi, ketiga sungai itu yang masuk di dana APBN. Kemudian untuk APBD ada 4 sungai yaitu, Ranowangko, sungai Mabapei dan sungai Tondano dan Ranoyapo. Jadi tidak ada tumpang tindih pemanfaatan anggaran,” aku Sony. (mom)

 

Manado Fiesta 2017