IKLAN

Kompak Tolak Pembangunan Batas HPT di Tutuyan Boltim


 

Ilustrasi HPT (dok)

Ilustrasi HPT (dok)

BOLTIM – Pembangunan batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh Balai Penataan Kawasan Hutan (BPKH) Manado mendapat penolakan warga empat desa di wilayah Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.

Oleh warga setempat aksi penolakan karena pembuatan garis batas HPT justru mencaplok perkebunan warga. Padahal banyak warga yang sudah berkebun dan memiliki sertifikat kepemilikkan sejak puluhan tahun lalu. “Kami sudah berkebun sejak tahun 70-an dan telah lama memiliki sertifikat tanah,” jelas seorang warga yang hadir dalam rapat.

Kondisi ini terungkap dalam pertemuan pihak BPKH Manado di Kantor Kecamatan Tutuyan yang dihadiri puluhan warga Desa Tutuyan Dua, Desa Tombolikat, Desa Tombolikat Selatan dan Desa Kayumoyondi.

Pihak BPKH Manado, Badrun Saidi mengatakan pihaknya hanya menindaklanjuti perintah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Katanya, masalah tanah adalah masalah nasional. Sehingga ada keputusan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah menteri untuk menuntaskan pemasalahan tanah.

“Kita diperintahkan untuk membuat batas definitif HPT. Setelah itu pemerintah desa bisa mengusulkan ke bupati melalui camat. Data perkebunan yang masuk HPT untuk dibebaskan,” jelasnya dihadapan warga.
Dia menambahkan dengan adanya batas definitif tersebut. BPN memiliki acuan untuk mengevaluasi tata HPT tersebut. “Adanya kesepakatan dengan KPK, biasanya mengubah tata ruang hutan, lima tahun sekali. Bisa dilakukan hari ini juga atas usulan pemerintah daerah ke BPN tak perlu lagi ke kementerian,” terangnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Camat Tutuyan Suharto Paputungan dan perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. empat kepala desa, kompak menolak pembangunan tapal batas HPT. Jika masyarakat tak diberikan jaminan akan tetap memiliki tanah tersebut. (yoan)

 

Manado Fiesta 2017