IKLAN

Kepala BNPB Rampangilei: Awasi Penggunanaan Dana Hibah Bencana


Kepala BNPB Willem Rampangilei saat membuka Rapat Koordinasi Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2015, di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, Selasa (6/10) sore

Kepala BNPB Willem Rampangilei saat membuka Rapat Koordinasi Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2015, di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, Selasa (6/10) sore

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, bicara masalah penanggulangan bencana tidak lepas dari pengurangan risiko bencana.

“Kalau kita lihat paradigma penanggulangan bencana, sekarang sudah berubah. Kalau dulu kita bicara mitigasi dan pencegahan, tetapi sekarang sudah bicara tentang pengurangan risiko. Kalau dulu modalnya terpusat, sekarang ini sudah desentralisasi yang dulunya responsif. Jadi sekarang lebih pada upaya kesiap-siagaan. Paradigma itu sudah berubah,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2015, di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, Selasa (6/10) sore.

Satu hal yang bagus, lanjut mantan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado ini, pengurangan risiko bencana ini sudah diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kepala BNPB, Willem Rampangiley foto bersama Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut dan Kepala BNPB Kota Manado, Maxmilian Tatahede, serta Fence Salindeho

Kepala BNPB, Willem Rampangiley foto bersama Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut dan Kepala BNPB Kota Manado, Maxmilian Tatahede, serta Fence Salindeho

“Saya ingin sampaikan bahwa di dalam RPJMN tersebut target bidang penanggulangan bencana yaitu menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi. Sejak saya dilantik menjadi Kepala BNPB, konsep menurunkan risiko tersebut belum ada. Untuk itu mari kita urung rembug bersama, karena masalah bencana ini adalah masalah yang sangat kompleks, tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah, tapi harus bersama-sama, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” terang Rampangilei.

Dikatakannya, tahun 2015 ini dirinya bisa ajukan masterplan, sehingga pada akhir 2019 mendatang pemerintah dapat menurunkan indeks risiko bencana dengan secara terukur. “Tapi kita harus mengukur dengan analisa cost and benefit. Dengan jumlah sumber daya tertentu kita harus dapat mengukur hasil yang kita capai. Bagaimana kita menuangkan itu dalam perencanaan kita sehingga indeks risiko bencana dapat turun,” tukas dia.

 Harapannya, semua ini bisa berjalan baik jika semua stakeholder bekerja sama, mulai dari kepala daerah turut mengawasi penggunaan dana hibah. “Pak Dirjen PK sudah jelaskan rehab rekon dilaksanakan hanya dalam waktu 12 bulan, sehingga perlu supervisi dari kepala daerah guna menjamin serapan anggaran dan kegiatannya terlaksana. Keberhasilan ini harus ada kerja sama seluruh stakeholder yang ada,” ujar Rampangilei. (*/antoreppy)