IKLAN

OPINI

Kenaikan Harga Rokok


OPINI

PAULUS SEMBEL

Oleh

Paulus Adrian Sembel

WACANA kenaikan harga rokok sampai 150 persen saat ini hangat dibicarakan dikalangan publik. Wacana ini mencuat dalam Kongres Indonesian Healt Economics Association di Yogyakarta akhir Juli lalu, ketika Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany membeberkan hasil risetnya bahwa perokok akan berhenti merokok jika harga rokok dinaikkan tiga kali lipat.

Widyastuti Soerojo, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, menganggap rokok sebagai penjajahan gaya baru di Indonesia. Industri Rokok dituding selalu menggunakan pengaruh politik dan kekuatan ekonomi dan mengganjal kebijakan yang merugikan mereka.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik wacana kenaikan harga rokok dengan berargumen penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat dan bisa menolong APBN supaya lebih sehat di masa mendatang. Bahkan dikatakannya, kenaikan harga rokok tak akan berdampak serius pada industri rokok, termasuk petani tembakau (juga petani cengkih tentunya).

Lembaga Konsumen Indonesia juga mengingatkan, tarif cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling rendah sedunia. Belum lama ini, Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia merilis survei Euromonitor Internasional pada 2013 menunjukkan harga rokok di Indonesia sangat murah.

Sebagian pengamat (tentunya tidak merokok dan pemerhati kesehatan) juga mengatakan, bahwa kenaikan harga rokok dianggap dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok, sehingga berpotensi mengurangi jumlah perokok ditengah masyarakat.

Pendapat yang hanya mementingkan kepentingan lembaga yang dia wakili ini sah-sah saja, tapi kenapa tidak ada pendapat yang menyoal pengaruhnya kepada ekonomi nasional dan dampak buruk kepada tenaga kerja dan juga masalah kesejahteraan petani tembakau/cengkih?

Dengan wacana kenaikan harga rokok ini yang hanya berdasarkan agar cukai rokok naik, apakah tidak membebani pabrikan yang efeknya mengurangi tenaga kerja atau malah terjadi pengurangan upah/gaji karena terbebani dengan cukai yang sangat besar? Multi player effect-nya juga dipastikan daya beli masyarakat akan menurun, sehingga Tembakau/Cengkih dipasaran harganya justru merosot karena pabrikan membatasi pembelian. Membatasi pembelian ini tentunya bukan mengurangi ‘permintaan’ dari sisi hukum ekonomi tapi sangat terbebani oleh hasil produksi rokok dengan cukai yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Tahun 2017 pemerintah berencana menaikkan tarif cukai rokok menjadi Rp.149,88 triliun dari sebelumnya Rp.141,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dengan kebijakan ini, apakah pelaku industri rokok dapat menyesuaikan, dan masyarakat bisa mengantisipasi harga rokok?

Mungkin saja perusahaan rokok yang besar seperti; Djarum, Bentoel, Gudang Garam dan Sampoerna tidak masalah dengan kenaikan cukai ini sepanjang mereka tetap masih punya keuntungan besar lewat penjualannya, tapi dengan kenaikan harga rokok yang diwacanakan sampai 150 persen, apakah tidak mengganggu produksinya, apalagi jika petani menuntut kenaikan harga Tembakau dan Cengkih, juga tenaga kerja/buruh perusahaan menuntut hal yang sama dalam soal upah/gaji?

Sebagai gambaran, yakni Perusahaan Rokok PT Gudang Garam Tbk, pekan lalu mengumumkan pendapatannya naik sebesar 11,2 persen atau setara Rp.37 triliun. Nominal itu lebih tinggi ketimbang, tahun lalu pada periode yang sama, yakni Rp. 33,2 triliun. Kenaikan pendapatan itu, menurut Direktur GG, Istata Taswin Siddharta, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penghasilan komprehensif perusahaan.

Di Indonesia, pada masa krisis pun memang penjualan rokok tetap bagus, sebab dinegeri ini orang menganggur saja merokok. Produsen rokok juga berhasil membangun citra bahwa konsumen terlihat bergengsi jika merokok. Makanya, advertising rokok gila-gilaan dan rela mengeluarkan triliunan rupiah untuk membangun citra ini baik lewat media massa, iklan outdoor, mengsponsori kegiatan olah raga dan seni, konser-konser musik dll sehingga rokok menjadi industri yang tidak pernah mati di Indonesia.

Tapi jika harga rokok diwacanakan naik sampai 150 persen atau menjadi 50 ribu perbungkus dari harga rokok yang 20 ribu per bungkus sekarang ini, rasanya akan berdampak sangat besar pada segala sektor. Yang sudah pasti terjadi adalah menurunnya daya beli masyarakat, sehingga perusahaan rokok tentunya akan mengurangi produksinya dan akan berimbas pada pengurungan tenaga kerja/buruh pabrikan apalagi pihak perusahaan berkewajiban membayar pajak cukai yang sangat besar. Menurunnya produksi rokok juga akan membatasi pembelian Tembakau dan Cengkih kepada petani dan berakibat penurunan tingkat kesejahteraan petani. Belum lagi jika para spekulan dan pedagang pengumpul memanfaatkan situasi ini untuk memainkan harga tembakau dan Cengkih dipasaran hingga berada pada batas yang tidak wajar.

Kebijakan apapun terhadap Rokok tentunya harus berdasarkan prinsip keadilan terutama bagi petani dan buruh pabrik. Simbiosis mutualistik (saling menghidupkan) antara pemerintah, perusahaan/pengusaha dan petani/buruh harus dikedepankan. Kalau pemerintah dan perusahaan rokok telah memperoleh triliunan rupiah harusnya petani/buruh mendapat haknya yang sangat wajar pula. Ingat, di Indonesia, tenaga kerja (buruh dan petani) disektor industri rokok ini sangat besar sekali, yakni; 6 juta lebih petani/buruh tani tembakau, 5 juta lebih petani/buruh tani Cengkih, 600 ribu lebih, buruh linting kretek. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terkait langsung dan tidak langsung (transportasi, percetakan,retail, iklan) dalam industri Kretek di Indonesia, 30, 5 juta jiwa.

Penulis adalah Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) Sulawesi Utara.