IKLAN

Kawatu: Aparatur Kab/Kota Harus Sinkron dengan Pemprov Soal Pertanahan


TOMOHON– Meminimalisir permasalahan pertanahan seluruh Kabupaten/Kota harus disinkronkan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

PENYULUHAN: Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Sulut Glady Kawatu bersama nara sumber dari kejaksaan, serta Pihak BPN daerah dan bagian Hukum Kota Tomohon, peserta yang mengikuti terdiri dari pejabat eselon 4 SKPD terkait, para lurah dan tokoh masyarakat jelasnya.

PENYULUHAN: Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Glady Kawatu, SH M.Si bersama nara sumber dari kejaksaan, pihak BPN daerah dan bagian Hukum Tomohon. Diketahui peserta terdiri dari pejabat eselon 4 SKPD terkait, para lurah dan tokoh masyarakat, Selasa (10/5) (foto:HumPemprov)

Hal ini dikatakan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut Glady Kawatu SH M.Si, berkaitan penyuluhan hukum terpadu mengenai pertanahan di aula Kota, Tomohon, Selasa (10/5).

Menurut Kawatu, pengetahuan dan wawasan pertanahan bagi aparatur dianggap sangat penting karena secara intens dengan masyarakat.

“Aparatur juga harus memahami agar sinkron dengan Pemprov, kita menghindari sengketa pertanahan yang dapat memicu konflik di masyarakat Tomohon dan se-Sulut,”terang Kawatu.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melalui Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Drs. Star Wowor saat membuka penyuluhan mengungkapkan output dari penyuluhan ini secara umum dapat meminimalisir permasalahan pertanahan disetiap kabupaten/Kota,”jelas Wowor. (srikandi/Hm)

 

Manado Fiesta 2017