IKLAN

Penggiat Anti Korupsi BMR Minta Kejati Sulut Periksa Kejari Kotambagu

“Kata Kajari Kotamobagu Fien Ering, Status Tersangka Rio Lombone Telah Dicabut”


Penggiat Anti Korupsi BMR Minta Kejati Sulut Periksa Kejari Kotambagu

Kajari Kotamobagu Fien Ering Memberi Keterangan Terkait Pejabat Pemkot Kotamobagu yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka. (f-manadoline)

Kajari Kotamobagu Fien Ering Memberi Keterangan Terkait Pejabat Pemkot Kotamobagu yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka. (f-manadoline)

KOTAMOBAGU – Kinerja aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, kini disorot elemen masyarakat Bolmong Raya (BMR). Ini menyusul pernyataan Kajari Fien Ering SH MH terkait dugaan korupsi penjualan asset pembangunan Mesjid Raya Baitul Makmur (MRBM) Kotamobagu berupa besi tua, sedikit mengambang. Menurut penggiat korupsi Yakin Paputungan pada 1 Februari 2013 silam, penyidik Kejari Kotamobagu Lukman Efendy SH telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah HSM alias Hidayat oknum mantan Kabag Kesos Pemkot Kotamobagu, RL alias Rio selaku PPTK (Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan) dalam proyek tersebut, dan JM alias Jack kontraktor pelaksana pembangunan MRBM. Kajari Fien Ering dalam keterangan kepada awak media bahwa kasus yang menyeret RL alias Rio pejabat Pemkot Kotamobagu yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Pemkot Kotamobagu, sebelumnya sudah dihentikan karena tidak kuat bukti untuk meneruskan proses kasus tersebut. “Itu kan (dugaan korupsi MRBM) sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. Masa saya mau nuntut orang yang tidak cukup bukti. No problem, saat kita tutup kasus tersebut meski sudah ada penetapan tersangka,” kata Ering, usai pelantikan pejabat Eselon II Pemkot Kotamobagu, Senin (9/3) kemarin.
Atas pernyataan itu, Yakin mendesak Aswas (Asisten Pengawasan) Kejati Sulut untuk turun melihat langsung kinerja Kejari Kotamobagu dalam penanganan kasus tersebut, agar tidak berdampak buruk pada institusi kejaksaan. “Saya yakin kasus ini telah teregister ketika telah dilakukan penetapan tersangka. Dan Hak Diskresi itu milik penyidik polres untuk melakukan SP3 bukan hak Kejari Kotamobagu,” tegas Yakin serius. Sementara ketika dikonfirmasi kepada mantan Kasi Pidsus Kejari Kotamobagu, Lukman Efendy SH mengatakan bahwa berkas kasus tersebut memang dilakukan serah terima bersama pejabat baru, namun diserahkan kepada pimpinan Kejari Kotamobagu. “Saat itu kami cukup bukti untuk menaikkan kasus tersebut dari penyelidikan ke tingkat penyidikan, dan cukup bukti dalam menetapkan tersangka,’ ujar Lukman via telepon kemarin. (mara)