IKLAN

Kajian Hukum Keliru, Sumber Kegaduhan Birokrat


Suasana RDP terkait SK bebas tugas terhadap Sekot Bitung Drs. Edison Humiang, MSi, Jumat (26/2)

Suasana RDP terkait SK Plt sejumlah pejabat yang ditandatangani oleh Mantan Wakil Walikota Bitung, Jumat (26/2)

BITUNG-Polimek pergantian sejumlah pejabat dilingkungan Pemkot Bitung, yng menyebabkan terjadinya kegaduhan birokrat mulai terkuak. Wakil rakyat menilai, sumber kegaduhan tersebut karena kajian hukum yang dipakai dalam SK, ada Undang-undang yang sudah tidak dipakai tetapi masih dipergunakan.

“Ini kesalahan fatal yang berdampak negatif terhadap kebijakan Pemkot Bitung kedepan, keterlibatan bagian Hukum dalam penerbitan SK atau produk hukum lainnya, harusnya memberikan kajian yang benar-benar cermat karena menyangkut masalah hukum,” tegas para anggota DPRD Kota Bitung diantaranya Syam Panai (Hanura), Robby Lahamendu (PDI-P), Ronny Boham dan Habryanto Achmad (Demokrat) serta Djon Hamber (Gerindra), Jumat (26/2), dalam RDP lintas komisi DPRD Kota Bitung antara LSM dan Pemkot Bitung terkait SK membebastugaskan Sekot Bitung Edison Humiang dan Perwako yang ditandatangani oleh mantan Wakil Walikota Bitung Max Lomban.

Menurut para wakil rakyat, pergantian di eksekutif hak sepenuhnya dari Walikota, tetapi dasar yang diapakai untuk pergantian harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran bagian Hukum dalam memberikan kajian atau pertimbangan hukum sangat vital, jka keliru bisa mencelakai pimpinan daerah.

“Ada istilah dalam birokrat ‘Suka dan Tidak Suka‘,  suka untuk memberikan posisi bagi ‘orang’ yang menjadi tim politik atau mengganti ‘orang’ harus memiliki landasan hukum yang kuat, bukan asal-asalan sehingga jalannya birokrasi tidak akan menimbulkan kegaduhan,” ujar Lahamendu.

 

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Bitung Wenas CH Luntungan, SH, mengakui jika salah satu dasar hukum yakni Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dicantumkan dalam point pertimbangan SK penonaktifan Sekda Kota Bitung dan sejumlah pejabat lainnya tidak berlaku lagi atau telah dicabut. (jones)