IKLAN

JPU Tuntut Mantan Dirut PD Pasar 3 Tahun 6 Bulan Penjara


foto ilus

foto ilustrasi

MANADO – Pengadilan Negeri Manado akhirnya menggelar sidang dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Pasar Manado yang dilakukan oleh Jimmy Kowaas selaku Direktur Utama PD Pasar pada rabu (30/3). Sidang yang beragendakan tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum Alexander Sulung menuntut terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Denda Rp100 juta, subsidari 6 bulan. Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan bayar ganti rugi sebesar Rp785 juta, kalau tidak mampu membayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Diketahui, sejak tahun 2012 hingga 2013 tanpa pesetujuan Direksi, melakukan peminjaman kepada pihak ke tiga sebesar Rp700.000.000 dan sebesar Rp85.000.000 dengan bunga pinjaman sebesar 20%, dengan cara memerintahkan saksi Tommy Tendean selaku koordinator pasar bersehati dan saksi Marthin Raimond Mukuan untuk melakukan peminjaman kepada pihak ketiga tersebut. Uang-uang hasil pinjaman tersebut, kemudian dibawa langsung oleh Tommy Tendean didampingi Muhammad Donald Pandiangan untuk diserahkan ke terdakwa yang diterimanya di ruang kerja di Kantor PD Pasar Kota Manado.

Uang tersebut, digunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya dan tidak didukung dengan bukti-bukti kwitansi-kwitansi pengeluaran dana serta tidak dicatat sebagai biaya operasional Direktur Utama.
Kemudian, untuk menutupi perbuatan terdakwa, terdakwa memerintahkan Evaline Christine Runtuwene dam Tommy Tendean serta Marthin Raimond Mukuan agar membuat dokumen pertanggunghawaban pengeluaran fiktif, seolah-olah uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional biaya kegiatan ketertiban pasar, kebersihan pasar, dan biaya-biaya pengeluaran untuk pemeliharaan pasar bersehati dan pasar pinasungkulan. Padahal, kenyataanya kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan alias fiktif belaka.

Oleh JPU terdakwa bersalah berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 UU Republik Indonesia No 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar menunda sidang hingga dua pekan depan dengan agenda sidang pembelaan. (ekaputra)