IKLAN

Ini 2 Sikap Timkamda GSVL-MOR Atas Keputusan KPU Tunda Pilwako Manado


Ketua Timkamda Paslon GS Vicky Lumentut-Mor Bastiaan, Marthen Manoppo saat memberikan keterangan kepada sejumpah media saat jumpa pers, Kamis sore

Ketua Timkamda Paslon GS Vicky Lumentut-Mor Bastiaan, Marthen Manoppo saat memberikan keterangan kepada sejumpah media saat jumpa pers, Kamis sore

MANADO – Raut wajah kekecewaan bercampur marah benar-benar tak bisa disembunyikan Ketua Timkamda Partai Demokrat, Marthen Manado.

Pasalnya, mereka sudah bekerja berbulan-bulan untuk menuai kemenangan di pesta demokrasi Pilkada serentak, sayang niat pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut-Mor Bastiaan (GSVL-MOR) harus mengurung niat mereka karena Pilkada khusus Kota Manado ditunda KPU.

Kekecewaan paling mendalam dirasakan Manoppo, kerena KPU menurutnya, menunda Pilkada Manado tanpa alasan jelas. Sudah begitu, tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada mereka sebagai tim pemenangan paslon nomor urut 3 yang didukung Partai Demokrat dan PKPI hingga saat ini.

“Ini yang sangat kami sayangkan dan sesalkan dengan sikap KPU. Untuk itu melalui forum ini, kami mendesak pertama, KPU harus segera memberitahukan secara resmi kepada kami alasan penundaan. Kedua, secepatnya  diberutahukan kapan Pilkada Manado akan digelar,” tegas Manoppo saat jumpa pers di kediaman pribadi Mor Bastiaan di kawasan Mapanget, Kamis sore.

Menurut sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut yang juga wakil ketua DPRD Sulut ini, penundaan dilakukan KPU secara sepihak itu membuat mereka dirugikan secara perdata. Pasalnya, tidak sedikit anggaran partai yang dikeluarkan selama ini.

“Selaku Ketua Timkamda GSVL-MOR, kami sudah dirugikan secara perdata. Bayangkan, kami sudah membekali 1.622 saksi. Berbulan-bulan bekerja. Tidak sedikit biaya kami keluarkan. KPU harus bertanggungjawab,” koar politisi Daerah Pemilihan Tomohon ini.

Jika KPU Sulut berlarut-larut menunda Pilkada Manado, menurut Manoppo, dirinya akan menggunakan haknya sebagai anggota dewan akan memanggil KPU untuk mempertanggungjawabkan anggaran Pilkada yang dialokasikan kepada KPU.

“Kalau sampai berlarut-larut, berapa banyak biaya terkuras dipakai penyelenggara Pilkada. Mereka itu kan juga dibiayai uang rakyat dalam APBD. Kami akan minta pertanggungjawaban. Ini juga tugas kami anggota dewan selaku lembaga pengawasan,” katanya.

Untuk itu, Manoppo kembali menegaskan dua sikap mereka kepada KPU, meminta alasan jelas penundaan dan secepatnya memberitahukan secara resmi kepada masyarakat luas, agar jadual Pilkada Manado kapan digelar. “Ini secepatnya digelar karena anggaran berjalan terus. Jika tidak, tentunya kami akan tempuh langkah-langkag selanjutnya,” pungkas Manoppo. (antoreppy)

 

Manado Fiesta 2017