IKLAN

Fokus Bahas Ranperda BUMD, Pansus Belajar ke Pemprov DKI Jakarta


MANADO-Pansus BUMD DPRD Sulut beberapa hari ini fokus melakukan pembahasan. Agar supaya Ranperda BUMD ini selesai sesuai waktu yang ditentukan.

Ini dibuktikan, Jumat (13/5) Pansus yang diketuai Teddy Kumaat telah melakukan konsultasi di Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pihak eksekutif Pemprov Sulut.

SERIUS: Pansus BUMD DPRD Sulut saat melakukan konsultasi ke Pemprov DKI Jakarta

SERIUS: Pansus BUMD DPRD Sulut saat melakukan konsultasi ke Pemprov DKI Jakarta

Teddy Kumaat yang sempat dikonfirmasi menjelaskan, dari hasil konsultasi ternyata Pemprov DKI Jakarta punya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang namanya Badan Pengawas BUMD dan Penanaman Modal (PM).

Tupoksi dari AKPD ini diakui Kumaat adalah membentuk, mengawasi dan mempromosikan BUMD milik Pemprov DKI.

“Dibawa SKPD ini ada 25 BUMD yang terdiri dari bidang-bidang property, pariwisata, keuangan (bank dan asuransi),” tukas Kumaat.

Lanjut Kumaat, dari laporan keuangan tahun 2014, laba bersih semua BUMD  di DKI Jakarta adalah Rp 2,5 triliyun. Deviden / PAD yang didapat Pemprov Rp500 miliyar lebih. ” BLU tidak masuk dalam kelompok BUMD,” tambah Kumaat, sembari mengakui bahan yang didapat dalam konsultasi ini akan menjadi acuan dalam pembahasan Ranperda BUMD nanti.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra, Juddi Moniaga. Menurutnya konsultasi yang dilakukan Pansus ke Pemprov DKI Jakarta sangat penting untuk dilakukan.

” Dari hasil konsultasi ke Pemprov DKI, ternyata BUMD dan BLU harus dipisahkan. Sebab BUMD adalah lembaga profit oriented ( mengejar laba/ keuntungan). Kalau BLU bersifat pelayanan kepada masyarakat bidang sosial kesehatan .Seperti Rumah Sakit  Umum Daerah,” ungkap Moniaga. (mom)